Indeks Ppdb 2019

Meski sistem zonasi telah diterapkan, tapi sekolah favorit tetap menjadi prioritas orang tua ketika memilih sekolah.

Pendaftaran PPDB Online jalur onasi untuk SMA di DKI Jakarta, bisa dilakukan melalui laman resmi ppdb.jakarta.go.id. 

PPDB online DKI Jakarta 2019 diawali dengan verifikasi berkas persyaratan mulai tanggal 24 hingga 26 Juni 2019.

PPDB DKI Jakarta menerapkan sistem zonasi terbagi kelurahan, luar kelurahan, provinsi dan luar provinsi.

Selain masalah PPDB, posko pengaduan didirikan untuk menerima aduan masyarakat soal pungutan liar di sekolah, atau pun penahanan ijazah oleh sekolah.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mengevaluasi soal polemik PPDB 2019 di Surabaya, Jawa Timur.

KPAI turut serta mengawal pelaksanaan PPDB 2019 dengan mendirikan posko pengaduan dari 19 Juni 2019 sampai berakhirnya PPDB di beberapa daerah dan sekolah.

PPDB online DKI Jakarta 2019 diawali dengan verifikasi berkas persyaratan mulai tanggal 24 hingga 26 Juni 2019.

PPDB SMP 2019 diawali dengan verifikasi berkas persyaratan mulai tanggal 24 hingga 26 Juni 2019

Pendaftaran PPDB Online SMA/SMK Yogyakarta 

PPDB SMA 2019 diawali dengan verifikasi berkas persyaratan mulai tanggal 24 hingga 26 Juni 2019

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2019, PPDB di Kota Yogyakarta untuk jenjang SMP negeri dilakukan berdasarkan sistem zonasi dalam kota dan zonasi luar kota.

Mendagri Tjahjo Kumolo merespons perihal PPDB Zonasi yang belum siap dilaksanakan oleh beberapa Pemda.

Mendikbud Muhadjir berkata lembaganya bekerja sama dengan lintas instansi seperti KPK, Cyber Pungli Polri, dan Ombudsman RI untuk mencegah pungutan liar dalam sistem zonasi PPDB.

Bamsoet meminta Kemendikbud menyosialisasikan revisi Permendikbud PPDB secara luas ke publik dan sekolah. 

Mendikbud menyatakan setiap Pemda wajib menjamin semua peserta didik bisa mendapatkan sekolah dalam PPDB. 

Pemerintah daerah agar dapat melaksanakan peraturan baru PPDB 2019 dengan sebaik-baiknya.

Mendikbud memberi contoh beberapa provinsi yang pelaksanaan PPDB berjalan lancar, seperti Kalimantan Utara dan Bali.

Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dikukuhkan menjadi Peraturan Presiden.

"Ini miskomunikasi terjadi karena orangtua kurang dilibatkan," kata Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis R. Luddin