Indeks Polri

Ada empat jaksa yang dinyatakan lolos capim KPK, sementara anggota Polri ada 9 orang.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan empat video yang memperlihatkan kekerasan oleh petugas kepolisian terhadap massa aksi 22 Mei 2019.

Asep mengatakan 25 polisi yang terbukti melakukan kekerasan di Aksi 21-22 Mei itu diberikan sanksi disiplin.

Tonin Tachta menyampaikan permohonan ke Ryamizard bentuknya sama dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang memberikan penjaminan penangguhan penahanan terhadap tersangka kepemilikan senjata api ilegal, Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Kompolnas meminta polisi mengusut kasus "Buku Merah" untuk menyelesaikan perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. 

Alghiffari Aqsa menyatakan seharusnya Jokowi langsung membentuk TGPF independen dan tidak memberi waktu lagi kepada Polri untuk mengusut kasus penyerangan Novel Baswedan. 

Menkopolhukam Wiranto mengatakan berkas kasus tersangka 21-22 Mei sudah siap memasuki proses persidangan.

Presiden Jokowi memberi batas waktu tiga bulan kepada Kapolri untuk menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. 

Ketua YLBHI Asfinawati menilai penangkapan Faisol malah makin menjauhkan hukum dari penegakan keadilan. Jika dibandingkan dengan kasus Novel, justru terlihat adanya "pilih-pilih" kasus.

Kemenkeu menyatakan pembayaran ganti rugi kepada korban salah tangkap menjadi wewenang kepolisian.

Saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 10 Juli 2017 hingga pertengahan Januari 2019, Idham tak mampu menuntaskan kasus Novel.

Busyo mengaku sudah pesimistis sejak awal TPF bentukan Kapolri mampu mengungkap kasus teror terhadap Novel.

"Kasus Novel ini sudah seperti main bola ping-pong karena dioper-oper terus," kata ICW. 

Pengacara Novel Baswedan TPF Polri lupa kalau KPK juga sedang mengusut kasus "Buku Merah" yang menyeret sejumlah nama besar polisi. 

TPF bentukan Polri menduga ada keterkaitan antara penyerangan terhadap Novel Baswedan dengan penggunaan wewenang berlebihan pada setidaknya 6 kasus. 

Pukat UGM menilai TPF bentukan Polri justru terkesan menyalahkan Novel Baswedan saat merilis hasil investigasinya.

Jangankan dalang, pelaku lapangan saja tak becus diungkap tim yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 ini.

Tim Advokasi Novel Baswedan kecewa dengan kinerja TPF Polri, karena tak ada satu pun pelaku yang ditemukan. Mereka mendesak Presiden Jokowi turun tangan.

TPF tak menyebut satu orang pun yang menjadi pelaku.

"Coba lihat di seluruh dunia, lembaga institusi mana di seluruh dunia yang paling banyak melanggar HAM? Pasti kepolisian," kata Dedi.