Indeks Politik

TB Hasanuddin juga menyebut Komisi I akan membahas revisi UU TNI dalam waktu 60 hari usai masa reses.

Menurut Puan, kepastian revisi beleid itu rampung pada era Presiden Jokowi atau tidak tergantung sidang paripurna pada 16 Agustus 2024 mendatang.

Presiden Jokowi tidak menyangka namanya digunakan sebagai nama gedung di SMA Kebangsaan, Lampung Selatan.

Di antara parpol yang mendukungnya adalah DPD Demokrat Jakarta dan beberapa DPD PSI.

Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah nama yang diklaimnya merupakan aspirasi akar rumput.

Partai Nasdem mempertimbangkan nama Bobby Nasution, Kaesang Pangarep hingga Sohibul Iman untuk didukung di Pilkada 2024.

Djarot mengatakan bahwa PDIP akan mendengar aspirasi rakyat dulu dan tidak terburu-buru bangun koalisi di Sumut.

Perubahan status dan urgensi keberadaan Wantimpres tidak berdampak apa pun pada proses kelanjutan pembangunan ke depan.

Jokowi menegaskan parpol diisi oleh orang-orang pintar, sehingga akan ada pertimbangan rasional untuk menentukan sosok yang akan diusung.

Presiden Jokowi menyerahkan rencana perubahan Wantimpres menjadi DPA kepada DPR sebagai inisator perubahan lembaga lewat revisi undang-undang.

AHY menyebut kondisi politik di daerah tidak persis sama dengan kondisi politik Indonesia.

Airin percaya diri memiliki kans menang karena memiliki modal sebagai Walikota Tangsel.

Dasco klaim keputusan untuk mengusung Ahmad Riza Patria-Marshel di Pilwalkot Tangsel sudah melalui kalkulasi politik terlebih dulu.

Sudaryono menegaskan tidak akan mundur dari pencalonan Pilgub Jateng, bahkan di saat ada isu tawaran posisi menteri dari Prabowo Subianto.

Demokrat memberikan rekomendasi ke Khofifah-Emil karena dinilai sebagai pasangan yang ideal untuk kembali memimpin Jawa Timur.

Partai Demokrat juga mengusung Zulkieflimansyah dan Suhaili Fadhil Thohir bakal sebagai cagub-cawagub NTB di Pilkada 2024.

Menurut Ace Hasan, Bobby didukung banyak parpol karena rekam jejaknya sebagai Wali Kota Medan serta kapasitasnya memimpin daerah.

Mahfud MD mengatakan KPU sudah tidak layak menggelar Pilkada 2024. Kenapa? Simak penjelasannya.

Pasal 54D Ayat (1) UU pilkada mengatur KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat menetapkan paslon tunggal bila mendapat suara lebih dari 50 persen suara sah.

KPU DKI Jakarta akan memulai verifikasi faktual pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2024 lewat jalur independen.