Indeks Pks

Pengamat  mempertanyakan sikap DPR yang lamban merespon pemberhentian Fahri Hamzah.

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Idrus menjalin komunikasi politik dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia berharap partai berlambang matahari tersebut memberikan dukungan pada dirinya pada gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI mendatang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menekankan sebaiknya kelompok tua di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jangan meneruskan praktik politik feodal dan pecat-memecat.

Meskipun telah dipecat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bakal dicopot dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun Fahri Hamzah tetap menghadiri Sidang Paripurna ke-24 DPR. Padahal, pihak PKS sudah mengirimkan surat keputusan terkait pencopotan Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR kepada pimpinan parlemen.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima dua surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera terkait usulan pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan dan anggota DPR.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pimpinan DPR RI segera memproses usulan penggantian Fahri Hamzah karena pergantian itu sepenuhnya hak partai politik yang mengusulkan dan tak perlu menunggu incracht (putusan hukum tetap).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana merotasi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di parlemen. Kebijakan ini dilakukan menyusul pencopotan Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR seiring pemecatan politikus asal Sumbawa itu dari semua jenjang kepartaian PKS.

Sosok Ledia Hanifa Amaliah memang belum sepopuler Fahri Hamzah. Namun, perempuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dinilai layak menggantikan Fahri Hamzah yang bakal segera dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mencopot Fahri Hamzah dari parlemen, termasuk mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dengan kader PKS lainnya.

Fahri Hamzah tampaknya tidak mau menyerah begitu saja setelah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politisi asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini ogah melepas posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Departemen Bidang Hukum PKS, Zainudin Paru mengatakan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS telah memutuskan Ledia Hanifa Amaliah sebagai pengganti Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua DPR dalam rapat yang dipimpin Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Al Jufrie.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menemukan sosok pengganti Fahri Hamzah yang telah dipecat untuk duduk di posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan, pihaknya tidak akan ikut campur terkait kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, hal tersebut merupakan urusan internal partai tersebut.

Pihak DPR RI mengaku belum menerima surat keputusan pemberhentian Fahri Hamzah dari DPP PKS. Tanpa surat tersebut, DPR belum mengambil keputusan mengenai status Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mempertanyakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera yang memberhentikan dirinya sebagai anggota partai.

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mohamad Sohibul Iman, Ph.D akhirnya memberikan kepastian pemecatan Fahri Hamzah.

Presiden Joko Widodo harus tegas menyikapi beberapa menteri di kabinet kerja yang berseteru di ruang publik. Pasalnya, kegaduhan para pembantu presiden ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah.

Nama Deddy Mizwar menjadi salah satu tokoh yang menjadi bidikan Partai Keadilan Sejahtera ke Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 nanti. Deddy Mizwar yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat akan dimasukkan ke bursa calon Gubernur DKI Jakarta dari unsur non-kader PKS.