tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepulauan Riau meminta pemerintah untuk menyelidiki buku pelajaran IPS yang diterbitkan PT Yudhistira, karena di salah satu halaman buku untuk ke 6 SD tersebut memuat ibu kota Israel adalah Yerusalem.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-PPP DPRD Kepri Suryani di Tanjungpinang, Selasa (12/12/2017) menyatakan ada keanehan karena dalam waktu cepat Yudhistira dapat memuat Israel dengan ibu kota Al Quds atau Yerusalem.
"Padahal Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengklaim Israel beribu kota Yerusalem," ujarnya, seperti dikutip Antara.
Dari data yang diperolehnya, Suryani menduga buku IPS untuk kelas 6 SD yang diterbitkan Yudhistira itu sudah terencana. Artinya, buku itu dengan sengaja memuat Yerusalem ibu kota dari Israel, sedangkan ibu kota Palestina dikosongkan.
"Ini harus diselidiki lebih mendalam karena melukai umat Islam di dunia yang sedang berjuang," ucapnya.
Menurut dia, buku tersebut dapat memprovokasi umat Islam dan memancing kemarahan umat Islam. "Buku-buku seharusnya ditarik dari peredaran, tidak boleh menjadi buku mata ajaran," katanya.
Ia juga mempertanyakan alasan dan motivasi Yudhistira memuat ibu kota Israel adalah Yerusalem. Apalagi sikap Pemerintah Indonesia cukup jelas, menolak kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Ketika Indonesia sedang berjuang agar AS tidak menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, lantas kenapa ada buku yang terkesan menyetujui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," katanya.
Suryani juga mengungkap kasus lain yang dilakukan PT Yudhistira beberapa waktu lalu terkait buku yang berisikan banci dapat menjadi imam saat salat. Ajaran itu, tegasnya sesat, dan membahayakan anak-anak beragama Islam.
"[Padahal] banci tidak boleh jadi imam salat," katanya.
Pada Rabu (6/12/2012), Trump mengumumkan sikap resmi Pemerintah Amerika Serikat terkait pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, pernyataan sikap ini diiringi dengan pemindahan Kedutaan Besar AS.
Status terakhir Yerusalem selalu menjadi salah satu pertanyaan paling sulit dan sensitif dalam konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung sejak akhir 1940-an.
Jika AS menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hal ini akan dianggap sebagai keputusan sepihak, padahal isu ini seharusnya diserahkan ke perundingan. Selain itu, manuver AS juga dianggap melanggar konsensus internasional mengenai masa depan kota suci tersebut.
Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Menurut Jokowi, klaim sepihak Donald Trump berpotensi mengganggu stabilitasi di dunia.
“Saya meminta Amerika Serikat mempertimbangan kembali keputusan tersebut. Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya,” kata Jokowi.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
