Indeks Pks

PKS bersama PKB sepakat menyebut koalisi yang mereka bentuk sebagai poros ketiga pada Pilpres 2024.

PKS juga masih membuka komunikasi dengan partai lain, termasuk dengan KIB yang saat ini digawangi oleh PPP, Golkar dan PAN.

PKS meminta Jokowi memberikan penjelasan valid atas ketidakpahamannya mengenai sejumlah peraturan dan kebijakan.

PKS sedang mencari opsi lain mengubah aturan presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen selain menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mardani Ali Sera belum ada keputusan dari DPP PKS maupun Majelis Syuro untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Pilpres 2024.

Sekjen DPR RI Indra Iskanda membantah Puan Maharani & pimpinan DPR lainnya sengaja mematikan mikrofon saat politikus PKS menyampaikan interupsi soal LGBT.

PSI menilai program KDS tak transparan Rekrutmen koordinator pendataan proyek tersebut dipenuhi oleh kader partai asal Idris, yakni PKS.

PKS mencoba menggaet suara pemilih dengan luncurkan program mudik dan Ramadan, merespons hasil survei yang terus menurun.

Politikus Partai Gerindra meminta agar Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI segera mengakhiri drama interpelasi Formula E.

Mulyanto menilai pemerintah perlu ada terobosan yang radikal agar bisa menangani tingginya Harga Eceran Tertinggi (HET) dari minyak goreng.

Mayoritas korban pencurian data & informasi dialami pemerintah, sehingga tak akan efektif bila lembaga pengawas data pribadi di bawah Kemkominfo.

PKS minta Menperin jangan sungkan memberi sanksi kepada pengusaha minyak goreng yang tak mau mengikuti aturan.

RUU TPKS telah disetujui Baleg DPR untuk dibawa ke paripurna, berikut alasan Fraksi PKS yang menolak RUU ini.

PKS ingin umat Islam tenang beribadah di bulan suci sehingga tempat hiburan malam seyogianya ditutup sementara.

Pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 akan mulai dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada awal Agustus 2022.

PPP merespons terkait usulan penggunaan hak angket DPR RI dari Fraksi PKS soal krisis minyak goreng.

Sikap beberapa parpol seperti PKS dan Demokrat usai PDIP mengusulkan amendemen UUD 1945 soal PPHN ditunda.

PKS sepakat dengan fraksi PDIP menunda rencana amandemen terbatas UUD 1945 terkait PPHN.

Politikus PDIP Andreas Hugo menilai big data penundaan pemilu yang diklaim Luhut sama saja dengan investasi bodong yang ditawarkan crazy rich.

Konsolidasi internal Demokrat dan strategi kritik PKS mulai berhasil menaikkan elektabilitas mereka.