Indeks Pks

Politikus PKS Mardani Ali Sera menilai Anies-Ridwan Kamil harus bisa mendapatkan dukungan dari pemilih di luar Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Sumatera.

PKS tetap menjalin komunikasi yang baik dengan nama-nama yang banyak muncul ke publik sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.

PKS menolak ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tak sesuai dengan konstitusi.

Politikus PKS menilai pemerintah tidak aktif memberitahu warga bagaimana langkah mitigasi menghadapi varian Omicron.

PKS menilai pembentukan UU Cipta Kerja memang seolah dipaksakan dan kejar tayang saat awal-awal pandemi Covid-19.

Menurut Muzammil, interupsi Fahmy bukan terkait Panglima TNI. Melainkan untuk menyampaikan pandangan PKS menyoal Permendikbudristek PPKS.

Permendikbud PPKS di kampus yang ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut, Ledia nilai tak memiliki landasan agama.

PKS menilai syarat tes PCR untuk perjalanan tak efektif sebagai itigasi risiko gelombang ketiga COVID-19.

PKS mengajukan Salim Segaf Al-Jufri untuk bursa kepemimpinan nasional 2024 dengan istilah 'penokohan'. Belum berani bicara pencapresan.

PKS belum menentukan sikap untuk mendukung Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau 7 tahun Jokowi memimpin, persoalan ketahanan keluarga & perlindungan ibu anak masih diabaikan.

PKS menilai PPHN sebaiknya dihadirkan dengan cara membuat undang-undang, tak perlu melalui amandemen UUD 1945.

Anggaran riset nasional merosot dari Rp15 triliun pada 2020 menjadi Rp5 triliun pada 2021.

Penjualan vaksin harus ditunda sebab masih banyak warga yang belum mendapat vaksinasi.

Anggota Komisi I DPR RI sekaligus politikus PKS mendesak agar pemerintah Indonesia merespons kekuasaan Taliban di Afghanistan.

Data Lapor Covid-19 mencatat 490 orang pasien meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri per 13 Juli 2021.

Kinerja lamban pemerintah, menurut Netty membikin masyarakat kelas bawah terguncang secara mental akibat belum adanya jaminan sosial dari pemerintah.

Pemerintah seharusnya mencari sumber lain untuk pendapatan negara, bukan dengan mengenakan tarif pajak atas bahan kebutuhan pokok.

PKS DKI Jakarta melakukan kunjungan perdananya ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta

Ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar demonstrasi mendukung pembebasan Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat, Kamis (20/52021).