Indeks PKS

Willy klaim walaupun partainya kerap melakukan safari politik ke sejumlah kantor partai dan sekretariat koalisi, tapi Nasdem tetap setia.

Nasdem, Demokrat dan PKS saling mengklaim sudah tidak lagi menuntut agar Anies Baswedan memilih cawapres dari ketiga partai tersebut.

Dukungan resmi PKS kepada Anies Baswedan akan diikuti deklarasi yang akan menyusul kemudian.

PKS mengaku akan segera mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan dalam waktu dekat.

Tiga parpol yang usung Anies Baswedan jadi capres untuk Pemilu 2024: Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.

Ali menegaskan kunjungan Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB bukan berarti hubungan antar-partai di Koalisi Perubahan retak.

Mardani melihat kunjungan DPP Nasdem ke koalisi Partai Gerindra & PKB hanya silaturahmi biasa.

Menurut AHY, pembentukan kantor sekretariat diperlukan sebagai bukti solidnya PKS, Nasdem & Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Muzammil minta setiap partai peka terhadap aspirasi publik, sehingga tidak memaksakan kehendak cawapres bagi Anies Baswedan.

PKS meminta pemerintah mengusut lebih detail akar masalah yang terjadi di PT GNI, tak cuma persoalan bentrokan antar pekerja.

Tarik ulur nama cawapres pendamping Anies, membuat Koalisi Perubahan terancam bubar di tengah jalan.

Demokrat dan PKS sebut deklarasi Koalisi Perubahan dilakukan Januari ini, tapi belum dipastikan akan deklarasi paket capres-cawapres.

Mardani Ali Sera menjelaskan, perubahan sistem Pemilu proporsional tertutup agar dilakukan setelah Pemilu 2024.

DPR menilai pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja tidak memperbaiki sisi proses maupun subtansi dalam UU Cipta Kerja.

Berikut adalah jadwal, syarat caleg 2024, dan cara daftar anggota PKS.

Nasdem kerap bersama Anies dinilai wajar karena sudah deklarasi. Sementara PKS dan Demokrat masih belum menentukan sikap.

PKS meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bertanggung jawab setiap kecelakaan dalam proses pembangunan KCJB.

Anggota DPR mengecam rencana pemerintah yang akan merevisi UU IKN agar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DPR meminta pemerintah membuka layanan aduan untuk para pekerja yang terkena PHK dan merasa hak-haknya tidak diberikan.

PKS menilai pasal penghinaan presiden dan wapres sangat karet dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi.