Indeks Pidana

DIM RUU PKS versi DPR Dinilai Lebih Baik dari Buatan Pemerintah
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PKS yang disusun DPR RI lebih baik dari buatan Kementerian PPPA. Sebab, DIM buatan Kementerian PPPA tidak memuat 6 elemen penting di RUU PKS.

Komentar TKN Soal Wiranto Wacanakan Pengajak Golput Bisa Dipidana
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyatakan upaya mencegah golput bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Nasib Juru Parkir Liar Jakarta yang Diancam Pidana
Asnatip tak paham pekerjaannya ilegal dan berisiko dipenjara.

Komisi X DPR: Sindikat Jual Beli Ijazah Harus Dipenjara
Komisi X DPR RI menilai praktik jual beli ijazah selama ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah dan penegak hukum. Karena itu, Komisi X mendesak ada tindakan hukum tegas terhadap mereka yang terlibat sindikat jual beli ijazah.

Prabowo atau Jokowi, Siapa Untung dari Kasus Pembakaran Bendera?
Jika diseret ke ranah politik, salah satu kandidat Pilpres 2019 akan diuntungkan, tapi masyarakat tetap akan dirugikan.

Membidik Tersangka Baru dalam Kasus Peluru Nyasar ke Gedung DPR
Pemberi senjata dan penjaga gudang Lapangan Tembak Perbakin, diduga turut terlibat menyalahgunakan senjata api.

Menelusuri Tipu-Tipu Pelat Nomor Palsu: Banyak Dicari Anggota DPR
Seorang pedagang aksesori mobil mengatakan dulu banyak anggota DPR yang mencari pelat nomor palsu demi menghindari kebijakan ganjil genap.

Jokowi Beri Grasi kepada Napi Politik, Narkoba Tidak
Pertimbangan pemberian grasi kerap tak transparan.

Bapak Bunuh Anak Angkat Gara-gara Tidak Mau Tidur Siang
Seorang bapak di Pontianak tega membunuh anak angkatnya sendiri gara-gara menolak disuruh tidur siang.

Kasus Begal Bekasi, Tentang Membela Diri hingga Membuat Orang Tewas
Seorang korban begal membela diri hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia. Apa dia bisa dihukum karena itu?

Sejumlah Kelemahan Pasal Tindak Pidana Terhadap Agama di RKUHP
Ketentuan tentang Tindak Pidana terhadap Agama di RKUHP dinilai tidak memenuhi kaidah hukum. Pasal-pasal di RKUHP tersebut juga membuka pintu diskriminasi.

Pasal Zina RKUHP Rentan Mengkriminalkan Masyarakat
Selain berpeluang mempidanakan pasangan miskin tanpa surat nikah dan pelaku nikah siri, pasal ini juga bisa mendorong pernikahan anak.
Kemendagri: Proses Kasus Pidana Peserta Pilkada 2018 akan Ditunda
Kemendagri optimistis semua institusi penegak hukum tidak akan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung.

Yasonna: Dalam KUHP Baru Seseorang Tidak Harus Dipenjara
Kemenkumham ingin memberikan pandangan bahwa “penjara” bukan satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk menghukum seseorang.
Pakar Pajak: Kasus Transfer Rp18,8 Triliun Berpotensi Pidana
Ditjen Pajak berpeluang mengusut dugaan pidana perpajakan dalam kasus transfer dana Rp18,8 triliun milik nasabah asal Indonesia yang dialihkan dari Inggris ke Singapura melalui bank Standard Chartered.
Menjerat Pembuat Stempel Palsu
Tak sulit membuat stempel palsu. Hukuman apa untuk para pembuat stempel palsu?

"Media yang Gelap & Dibuat Buzzer Akan Ditutup Otomatis"
Publik sering kesulitan membedakan mana jurnalisme mana propaganda, mana berita akurat mana berita bohong. Inilah pandangan Dewan Pers tentang membanjirnya berita hoax, situs abal-abal, dan rencana mengatasinya.
"Istilah Makar Digunakan dengan Salah Kaprah"
"Makar" dipakai untuk mengganti kata "aanslag" dalam KUHP Belanda. Inilah salah kaprah laten yang membuat istilah "makar" bisa dipakai seenaknya penguasa.
Masuk tirto.id







