Indeks Pidana

Polisi menyatakan dari hasil koordinasi dengan Diskominfo Jawa Timur, kasus fetish mukena berkedok olshop tidak termasuk dalam UU ITE dan asusila

Konsep War on Drugs sudah ketinggalan zaman tapi Indonesia masih setia menggunakannya.

Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang anak buah Gubernur Anies didesak diselesaikan secara pidana agar memberikan rasa keadilan bagi korban.

Pernyataan pengacara Hotman Paris soal UU Cipta Kerja pertama kalinya memuat pasal pidana bagi para pengusaha dinilai tak tepat.

Sanksi pidana ketenagakerjaan tetap diatur lewat UU 13/2003, bukan RUU Cipta Kerja. Sanksinya beragam, dari mulai pemenjaraan hingga denda. 

Balap lari liar tengah jadi tren di kalangan anak muda. Polisi bilang itu tidak boleh dan ada ancaman pidananya.

Penggerebekan pesta privat di Kuningan, Jakarta Selatan, membuktikan polisi dan media masih diskriminatif pada kelompok rentan LGBT.

Tak semua masalah harus diselesaikan dengan pidana, contohnya, kontroversi kata 'anjay' yang menurut Komnas PA dapat merendahkan martabat.

Bareskrim Mabes Polri telah menangani kasus Maria Lumowa sejak penangkapan di Serbia.

MA memastikan persidangan pidana tetap digelar, sementara perdata diarahkan untuk online.

Polri akan mendiskusikan usulan perubahan fungsi Polsek yang fokus pada urusan perdata, bukan lagi menangani pidana. 

Mahfud mau menghapus kewenangan polsek terkait masalah pidana.

KPK merasa penghapusan pidana untuk pengusaha dalam omnibus law tidak tepat. 

Polisi dalami dugaan tindak pidana lain Irwannur Latubual yang ditangkap karena membawa parang dan memalsukan undangan pelantikan presiden di DPR.

Vonis Syafruddin lepas dari segala tuntutan karena alasan pemaaf, tidak menghapus tuntutan pidana terhadap kasus BLBI lainnya.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PKS yang disusun DPR RI lebih baik dari buatan Kementerian PPPA. Sebab, DIM buatan Kementerian PPPA tidak memuat 6 elemen penting di RUU PKS.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyatakan upaya mencegah golput bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. 

Asnatip tak paham pekerjaannya ilegal dan berisiko dipenjara.

Komisi X DPR RI menilai praktik jual beli ijazah selama ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah dan penegak hukum. Karena itu, Komisi X mendesak ada tindakan hukum tegas terhadap mereka yang terlibat sindikat jual beli ijazah.

Jika diseret ke ranah politik, salah satu kandidat Pilpres 2019 akan diuntungkan, tapi masyarakat tetap akan dirugikan.