Indeks Perusahaan Tambang

Melalui Mechanic Talent Pool Program, Harita Nickel menegaskan komitmennya membangun masa depan berkelanjutan bagi warga di sekitar wilayah operasional.

Ada banyak perusahan tambang besar di Indonesia. Berikut ini daftar 10 perusahaan tambang terbesar di Indonesia beserta profil singkatnya.

Presiden Jokowi meminta setiap perusahaan tambang harus memiliki nursery atau persemaian untuk memperbaiki lingkungan.

Kemenkeu merilis aturan baru tarif ekspor mineral logam. Aturan ini dinilai sebagai sikap tegas pemerintah terhadap perusahaan tambang di Indonesia.

Amanat KSB meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi persoalan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Kementerian ESDM akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kegiatan tambang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Terdiri dari pertambangan Nikel sebanyak 102 IUP, batu bara sebanyak 271 IUP dan tembaga sebanyak 14 IUP dengan total luas areal 2.707.443 hektar.

Saham emiten batu bara tumbang dinilai lebih karena aksi ambil untung investor dengan menjual saham.

Perubahan bentang alam di DAS Kapuas akibat deforestasi memicu banjir terparah. Mengusir perusahaan sawit saja tidak cukup jadi solusi.

PT Timah menargetkan produksi logam pada 2021 minimal 34.000 ton per tahun.

Negara menyelamatkan industri tambang dengan memberikan mereka relaksasi tak perlu bayar royalti asalkan melakukan hilirisasi.

PT NHM mengapresiasi dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan pihak lainnya.

RUU Minerba yang akan disahkan menjadi UU dikritisi karena menjadikan kewajiban perusahaan atas lubang bekas tambang menjadi relatif kurang tegas dibanding UU Nomor 4 Tahun 2009.

RUU Minerba yang resmi disahkan menjadi UU setelah dibahas kilat di DPR, menuai banyak protes dan dinilai menguntungkan korporasi tambang serta tidak mengakomodir aspirasi rakyat.

Sebanyak 64 perusahaan tambang menikmati bisnis batu andesit di Bogor Barat.

55 pulau kecil yang dikuasai korporasi tambang tersebar di Sumatera, sekitar Sulawesi, sekitar Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perusahaan tambang dengan izin bupati termasuk yang paling banyak melanggar aturan rehabilitasi galian bekas tambang.

Wapres JK menegaskan akan ada sanksi penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak merehabilitasi lahan bekas tambang.

Jatam menduga kehadiran para purnawirawan di perusahaan tambang ditujukan sebagai solusi merespons resistensi masyarakat yang menolak bisnis tambang.