Indeks Peretasan

Pemerintah pun diminta membuat pusat pengaduan bagi korban yang terdampak peretasan itu.

Belum diketahui tanggal pasti pemanggilan Nadiem Makarim oleh DPR.

CSIRT bisa berfungsi sebagai penguatan ketahanan siber usai mendapat serangan dari ransomware Brain Chiper.

Pemulihan sistem menggunakan cadangan data pada pusat data Kemendikbudristekdikti. Sistem KIP Kuliah akan kembali beroperasi paling lambat 29 Juli 2024.

Peretas Brain Chiper minta maaf kepada rakyat Indonesia dan akan mengirim kunci untuk mengatasi peretasan di Indonesia.

Ada beberapa layanan publik di Indonesia yang terdampak peretasan data PDN, apa saja?

Simak penjelasan mengenai unggah ulang dokumen untuk peserta KIP Kuliah, dampak dari peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

Peretasan PDN Sementara yang sampai mengganggu proses KIP Kuliah sudah merugikan banyak masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat teknologi siber BSSN.

Sandi juga mengakui gangguan PDNS tidak berdampak pada pelaksanaan perizinan event.

Hadi mengatakan pemerintah akan melakukan proses pencadangan atau back up setiap data yang tersimpan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Sistem KIP Kuliah akan kembali beroperasi sepenuhnya paling lambat pada 29 Juli 2024.

KPK baru bisa bergerak melakukan pemeriksaan jika ada laporan atau hasil audit BPK terhadap anggaran itu.

Saat ini layanan KIP Kuliah belum bisa diakses imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

Nadiem diharapkan bisa menjelaskan terkait data KIPK yang tidak mempunyai cadangan atau hilang saat terjadi serangan ransomware pada PDN.

“Ada kerugian ekonomi sebesar Rp6,3 triliun. Ada surplus usaha yang hilang dari lumpuhnya PDN sebesar Rp2,7 triliun."

Ahmad Sahroni, mendorong aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) dari Kominfo.

Data yang bocor adalah kejadian lama pada 2022 dan tidak ada kaitannya dengan serangan ransomware lockbit 3.0 di Pusat Data Nasional (PDN).

Silmy menyebut alasan Imigrasi meminta backup PDN ke Kominfo lantaran menemukan data mereka tidak di-backup.

Menurut Dirjen Imigrasi, lembaganya merupakan lembaga pemerintah, bukan institusi komersial.