Indeks Penyaluran Dana Bansos

Pembentukan Satgas ini menanggapi peristiwa penyelewengan bansos dan lembaga PUB seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT).

SIKS-NG dari Kemensos untuk memastikan penyaluran bansos agar tepat sasaran. Cek kepesertaan bansos menggunakan aplikasi ini.

Polisi menduga pihak terlibat penyelewengan bansos COVID-19 mulai dari wali kota, kepala dinas sosial bekerja sama dengan penyedia hingga pejabat Bulog.

Kemensos sebut 92 daerah tak melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sejak tahun 2015.

Polisi masih selidiki dugaan penyelewengan dana bansos untuk terdampak COVID-19 yakni enam kasus di Polda Sumatera Utara dan dua kasus di Polda Banten.

Angka itu berasal dari dana BLT-DD yang sudah disalurkan ke 23.963 desa per 21 Mei 2020.

Ada 254 pengaduan yang masuk dari 12 provinsi di Indonesia terkait pemenuhan hak warga negara dari dampak pandemi COVID-19.

Mulai dari anggota DPRD hingga warga yang meninggal dunia masih terdaftar sebagai penerima dana bansos pandemi COVID-19.

Presiden Jokowi mengakui bantuan sosial penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yang distribusinya belum 100 persen sampai ke penerimanya.

Hanya 49 persen responden menilai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19 masih belum tepat sasaran, menurut survei nasional SMRC.

Terkait pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dana bansos dalam bentuk dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp5,032 triliun untuk penanganan COVID -19.

Pemerintah akan melanjutkan tahap kedua pembagian sembako usai tahap pertama rampung untuk pembagian di wilayah Bodetabek.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyebut anggotanya Jhonny Simanjuntak masuk data penerima bansos, maka pendataan penerima bansos di Jakarta perlu diperbaiki.

KPK mengimbau agar pemberian bansos merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga meminimalisir salah sasaran penerima bantuan.

Demokrat meminta Anies evaluasi dasar hukum bansos karena penerima manfaat termasuk TNI dan PNS, dua kelompok masyarakat yang dianggap tidak berhak.

Jokowi tak mau ia dan pemerintahannya dicap hanya menebar janji dalam menjalankan program sosial ekonomi di tengah situasi pandemi corona COVID-19.

Bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok, masker kain, dan sabun yang akan diantarkan langsung ke rumah-rumah.

"Kalau sesuai jadwal [bansos PKH] disalurkan bulan Januari, April, Juli, Oktober. Khusus tahap kedua ini, diajukan dari bulan April menjadi bulan Maret 2020,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

CORE memprediksi dana bantuan sosial akan kembali turun usai Pemilu 2019 yang akan berdampak negatif pada makin memburuknya angka kemiskinan.

Center of Reform on Economics (CORE) menyoroti tingginya realisasi belanja pemerintah untuk bantuan sosial (bansos) sepanjang tahun 2019 ini.