Indeks Pencairan Dana Desa

Jadwal pencairan PKH tahap I mulai 21 Februari 2022, sedangkan Sembako 22 Februari 2022. Kapan pencairan BLT Desa dan PIP Kemdikbud 2022?

Aneis Baswedan mengatakan, serapan anggaran di pemprov rendah karena banyak yang baru mengajukan surat pencairan dana. 

Usulan dana kelurahan menurut Tjahjo sudah muncul dari 2 tahun lalu yang disampaikan oleh para wali kota.

Aturan lebih rinci mengenai anggaran khusus bagi kelurahan juga tercantum di PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Eko Putro Sandjojo menyatakan pencairan tahap satu dana desa sudah bisa digunakan untuk program pembangunan di desa. 

Dana Desa 2018 seluruh Indonesia akan diberikan dalam 3 tahapan, yakni pada Januari, Februari dan Juli.

Presiden Joko Widodo memuji praktik penggunaan dana desa di Kabupaten Tulungagung dan Jembrana sebab selama tiga tahun terakhir mendukung pembangunan infrastruktur berupa ratusan kilometer jalan baru.

Desa Ponggok di Klaten Jawa Tengah dinilai mampu secara mandiri mengelola dana desa. Menkeu Sri Mulyani berharap desa-desa lain meniru Desa Ponggok.

Penyaluran dana desa tahap dua masih tersendat sebab penyaluran tahap satu belum mencapai 90 persen yang masuk ke rekening kas desa.

Anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, penggunaan dananya juga rawan untuk diselewengkan.

Kemendesa PDTT menerima hampir seribuan laporan pengaduan soal penyimpangan dana desa periode anggaran 2016. Tapi, setelah dilakukan verifikasi, sekitar separuh pengaduan itu mengarah ke fitnah.

Pengalokasian alokasi dana desa (ADD) setiap desa mencapai Rp900 juta dan, untuk itu pemerintahan desa diminta membentuk pengembangan BUMDes guna mendorong pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Presiden melaksanakan serangkaian kunjungan kerja, salah satunya meninjau saluran irigasi senilai Rp95 juta yang berasal dari Dana Desa 2015.

Penyaluran dana desa 2016 masih belum jelas sampai sekarang meskipun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadwalkan penyaluran dana tersebut pada April 2016, Peraturan Pemerintah (PP) terkait dana desa ini belum ditandatangani oleh presiden.

Pendamping dana desa di sejumlah daerah di Indonesia masih bermasalah. Pendamping desa di delapan desa wilayah Wasilei Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut) dikabarkan kabur sehingga menyebabkan pencairan dana desa tahap pertama menjadi terhambat. Sementara pendamping desa di sebagian besar Kabupaten di Sulawesi Tengah memilih mengundurkan diri karena honor belum juga cair.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal akan mengubah pola pencairan dana desa dari tiga tahap menjadi dua tahap pada 2016. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan di tingkat desa.