Indeks Pemprov Jabar

Sebagai penjabat gubernur, Iriawan memastikan dirinya tetap netral menjelang Pilkada 2018.

Golkar menilai pelantikan Iriawan merupakan kewenangan pemerintah dan diyakini kebijakan itu sudah dikaji dari aspek konstitusi.

Didik menilai ada indikasi pelanggaran terhadap 3 undang-undang dalam pelantikan Iriawan.

Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

Kemendagri mengklaim penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar sesuai aturan yang berlaku.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur meminta aparat penegak hukum menindak tegas tersangka kasus penipuan tersebut.