Indeks Pemprov Jabar

Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril akan dimakamkan di pemakan keluarga yang berlokasi di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Putra sulung Ridwan Kamil, Emmeril Khan Mumtadz masih dalam pencarian oleh Tim SAR dan polisi Swiss.

Pemprov Jabar menyiapkan Asrama Haji Embarkasi Kota Bekasi sebagai pusat isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala dan bergejala ringan.

Gugus Tugas COVID-19 Jabar akan mewajibkan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di ruang publik. Pelanggar aturan ini dikenai denda Rp150 ribu.

Pemprov Jawa Barat tidak akan terlibat dalam penanganan klaster Secapa TNI AD, tetapi hanya akan berfokus pada tracing di luar Kompleks Secapa termasuk keluarga calon perwira positif COVID-19.

Ridwan Kamil mengklaim angka penyebaran COVID-19 di Jawa Barat sudah di bawah satu setelah penerapan PSBB.

Gubernur Ridwan Kamil menyatakan usulan pemberlakukan PSBB skala provinsi di Jawa Barat akan diajukan kepada Kemenkes. Rencana PSBB Jawa Barat diberlakukan mulai 6 Mei 2020.

Akibat pandemi COVID-19, Pemprov Jabar memperpanjang waktu pembelajaran dari rumah bagi siswa, kerja dari rumah bagi seluruh kepala sekolah dan tenaga kependidikan, hingga 11 Mei 2020.

Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Barat bersama Pemda Kota Bandung mulai menyelidiki penyebaran hepatitis A di SDN 252 Setiabudi usai adanya laporan dari sejumlah orangtua murid.

Dirjen Otda Soni Sumarsono mengklaim tidak merekomendasikan penerbitan pergub untuk perizinan Meikarta.

Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan British Council dan Kedutaan Besar Inggris mengadakan program English for West Java untuk para ulama dan guru.

Pemprov Jabar sedang mendalami indikasi ketidaknetralan Sekda Kota Bekasi saat Pilkada Serentak 2018.

Sebagai penjabat gubernur, Iriawan memastikan dirinya tetap netral menjelang Pilkada 2018.

Golkar menilai pelantikan Iriawan merupakan kewenangan pemerintah dan diyakini kebijakan itu sudah dikaji dari aspek konstitusi.

Didik menilai ada indikasi pelanggaran terhadap 3 undang-undang dalam pelantikan Iriawan.

Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

Kemendagri mengklaim penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar sesuai aturan yang berlaku.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur meminta aparat penegak hukum menindak tegas tersangka kasus penipuan tersebut.