Indeks Pemprov Dki

Pemprov DKI mulai memindahkan pedagang pasar Tasik ke Cideng Timur. Lahan pasar Tasik masih dalam sengketa antara PT KAI dan satu perusahaan swasta.

“Enggak, liburan belum ada keputusan apa-apa, belum, belum, belum ada,” kata Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, dari 40 gedung yang dilengkapi dengan sumur resapan, hanya ada 1 gedung yang sesuai dengan Pergub nomor 20 tahun 2013 tentang Sumur Resapan.

OK Otrip masih dibelit banyak masalah, mulai dari harga tarif, hingga yang menyangkut regulasi seperti syarat jaminan minimal bagi pengusaha angkutan.

Menurut Sandi, mediasi dilakukan agar masalah ini bisa jadi pelajaran untuk menata sistem parkir di Jakarta.

Jumlah itu ditingkatkan dari target sebelumnya, yakni 15.762 mahasiswa dalam 5 tahun.

Pemprov DKI sedang mengkaji pelepasan saham PT Delta Djakarta yang akan dibahas di jajaran SKPD jelang RUPS tahunan.

Menurut Sandiaga, jika perlakuan petugas kepada Ratna dianggap menyalahi prosedur sebaiknya hal tersebut dibicarakan antara kedua belah pihak.

Penggunaan UPT sebagai penyalur hunian DP 0 Rupiah dinilai akan menghambat target Pemprov DKI untuk menyediakan hunian dalam jumlah besar.

Menurut Sandiaga Uno, pelaksanaan UPT DP 0 Rupiah bertujuan untuk menyalurkan hunian kepada 1.000 konsumen pertama.

Pemprov DKI membentuk unit pelaksana teknis (UPT) yang akan mengelola program hunian tanpa uang muka.

Menurut Anies Baswedan, penyerapan anggaran di kuartal 1 2018 lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni berubah menjadi 8,23 persen pada 31 Maret. 

"Semua SKPD diminta menunjukkan serapannya," kata Anies Baswedan.

Anies menyatakan rumusan soal langkah penghentian reklamasi tetap akan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta yang dibahas setiap tahun.

Para pedagang Tanah Abang memprotes permintaan Ombudsman untuk pengembalian fungsi Jalan Jatibaru. Mereka menilai penutupan jalan itu merupakan kebijakan diskresi Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Gubernur Anies Baswedan, penggantian nama RPTRA menjadi Taman Pintar, karena fungsinya tidak hanya sebagai ruang terbuka Hijau (RTH) yang ada di Jakarta tapi juga memiliki fungsi sosial sebagai ruang publik masyarakat. 

Pemprov DKI akan bekerja sama dengan pengelola apartemen Kalibata City untuk melakukan pengawasan intensif di apartemen tersebut.

Partai Gerindra meminta Pemprov DKI untuk menjalankan putusan MA soal swastanisasi air dan meningkatkan pipanisasi oleh PAM.

Di lokasi Jalan Jati Baru tak ada aparat kepolisian sebagai imbas tak dapat restu dari Polri soal penutupan jalan. Hingga akhirnya jadi sorotan Ombudsman.

Masih ada beberapa pencatatan aset Pemprov DKI yang belum lengkap.