Indeks Pemprov Dki

Meski meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2023, Fraksi PDIP meminta anggaran kesehatan DKI diaudit. 

Ada warga yang setuju direlokasi dari Kali Mampang, ada juga warga yang menolak rencana tersebut. Apa alasannya?

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, terus berupaya menyelesaikan masalah banjir di ibu kota lewat beragam pembangunan.

Penambahan fasilitas dilakukan agar masyarakat Jakarta yang masih menggunakan transportasi pribadi beralih ke transportasi umum.

Heru kini lebih mempertimbangkan pengangkatan 4.000 honorer setelah ada dorongan dari pihak letislatif Jakarta.

Atas laporan keuangan Pemprov DKI 2023, dengan demikian Pemprov DKI telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian ketujuh kalinya.

Heru mempersiapkan skema penerimaan tenaga Kerja Kontrak Individu (KKI) pada Agustus 2024.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, bilang kepemimpinan Heru Budi adalah birokrat pro-rakyat, dan beretika.

Meski kartu ATM Bank DKI telah disalurkan kepada penerima PKD, uang bansos baru akan dikirimkan pada Agustus 2024.

Pemprov DKI Jakarta akan mengganti Gedung C Rusunawa Marunda dengan yang baru usai dinyatakan tak layak huni oleh BRIN.

Dinas SDA DKI Jakarta menilai kawasan Cipulir sudah menjadi langganan kemacetan meski tidak ada proyek pekerjaan di sana.

Afan Adriyansyah Idris mengatakan, pihaknya menargetkan 54 RW kumuh yang ditata melalui program tersebut.

Pemprov DKI jangan berhenti melakukan evaluasi peningkatan kualitas SMK agar angka pengangguran di Jakarta terus menurun.

BPBD DKI Jakarta mengumumkan peringatan dini soal potensi tanah longsor di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Menurut Heru Budi, perekrutan guru honerer di Jakarta harus sesuai ketentuan dan kebutuhannya.

Dari enam wilayah di DKI Jakarta, tiga di antaranya telah merampungkan seluruh proses coklit data pemilih.

PSI menilai Anies lebih suka mengklaim pekerjaan orang lain, melakukan rebranding lalu mengklaim hal tersebut untuk dijadikan bahan kampanye.

Sutikno menilai kebijakan itu idealnya diambil beberapa bulan kemudian setelah guru honorer mendapat sosialisasi terkait rencana tersebut.

Guru yang terdampak cleansing bisa mengikuti seleksi KKI yang diselenggarakan Pemprov DKI pada 2024 dan 2025.

Heru Budi akan mengumpulkan kepala sekolah di DKI guna membahas persoalan guru honorer.