Sekretaris Kelurahan Petojo Selatan Dinonaktifkan Gegara Flexing

tirto.id - Pemprov DKI Jakarta resmi memberhentikan sementara Sekretaris Kelurahan Petojo Selatan, Febriwaldi, setelah namanya menjadi sorotan publik akibat unggahan bergaya hidup mewah di media sosial.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan internal. Hal ini demi memastikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pejabat kelurahan tersebut.

“Kami langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Pusat dan Inspektur Pembantu Kota untuk segera mengambil tindakan. Pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan sanksi yang akan diberikan,” ujar Dhany dalam keterangan pers tertulis pada Jumat (10/10/2025).

Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Pasal 3 huruf c, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 2 ayat (3) huruf d dan h Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Nama Febriwaldi ramai dibicarakan setelah beredar foto-foto yang memperlihatkan dirinya kerap menikmati fasilitas mewah, seperti perjalanan ke luar negeri dan kepemilikan kendaraan mahal.

Beberapa unggahan lama di media sosial Febriwaldi juga menampilkan gaya hidup mewahnya ketika ia masih bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

Unggahan yang viral itu antara lain memperlihatkan momen perjalanan ke luar negeri pada 2015–2016, pembelian sepeda motor pada 2020, serta sepeda pada 2022.

Perilaku tersebut dinilai tidak sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 14/SE/2023 yang menegaskan pentingnya pola hidup sederhana bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dhany menegaskan, keputusan pemberhentian sementara terhadap Febriwaldi sudah dikeluarkan melalui Keputusan Lurah Petojo Selatan Nomor 42 Tahun 2025.

“Kami menegakkan aturan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai prosedur. Pembebasan sementara ini dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan publik sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Dhany.