Indeks Pemprov Dki

Sejumlah 18.876 orang telah melamar CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Rabu (20/11/2019) malam.

12 anggota Satpol PP yang diduga membobol Bank DKI sebesar Rp32 miliar berpotensi dipecat.

Dishub DKI Jakarta belum menindak pengendara sepeda motor dan mobil yang masuk ke jalur sepeda di ibu kota.

Pengguna GrabWheels akan kena denda pengguna GrabWheels yang tertangkap melanggar aturan.

Direktur Operasi dan Perawatan MRT Muhammad Effendi mengatakan, biaya operasional dan perawatan ratangga bisa mencapai Rp500 miliar per tahun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta tidak hanya terlalu fokus ke JPO yang berada di area bisnis seperti Jakarta Pusat, namun abai dengan JPO di daerah kotamadya lainnya.

Pemprov DKI Jakarta membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3.958.

Pemprov DKI Jakarta membutuhkan 79 penyandang disabilitas dan 60 orang lulusan terbaik (cumlaude) untuk CPNS 2019.

Edi Danggur, kuasa hukum SMA Gonzaga menilai penggugat tak memahami syarat-syarat untuk mengajukan penyitaan jaminan.

Pemprov DKI akan membangun masjid raya di Cakung, Jakarta Timur dengan anggaran Rp64 miliar yang dinilai sebagai langkah politis, tidak ada urgensi dan pemborosan anggaran.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta memberikan rekomendasi penyegelan karaoke VINS karena melanggar Pergub No. 18/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Operator pintu air Ano Romansyah mengatakan busa di pintu air memang rutin terjadi tiap peralihan dari musim kemarau ke musim hujan dari tahun ke tahun.

Anggaran untuk perbaikan ragunan sebesar Rp75 miliar tidak disetujui DPRD DKI.

Pohon besar di Cikini ditebang. Seorang juru parkir bilang itu membuat udara tambah panas dan gersang.

Edy Junaedi mundur dari jabatan Kasdisbudpar di tengah ramai isu dana promosi pariwisata menggunakan "influencer" sebesar Rp5 miliar di RAPBD 2020.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI menilai salah satu masalah polemik anggaran muncul karena pengganti Sandiaga Uno sebagai wagub belum ada.

Djarot menilai kesalahan penganggaran bukan pada sistem, melainkan SDM di Pemprov DKI Jakarta yang tak pandai dalam menginput anggaran.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan TGUPP seharusnya membantu Anies dan SKPD dalam menyusun RAPBD 2020.

Pengadaan Lem Aibon senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam perencanaan anggaran Pemprov DKI Jakarta menjadi polemik. Sejumlah rencana pengadaan lain di KUA-PPAS untuk R-APBD DKI 2020 juga dinilai janggal.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan, seharusnya dokumen itu tidak dirilis di laman apbd.jakarta.go.id.