Indeks Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah telah mengumumkan Kalimantan Timur menjadi lokasi baru ibu kota negara pengganti DKI Jakarta dan diminta segera menentukan lokasi pasti agar tak terjadi kesulitan nantinya.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI proses pemindahan ibu kota bukan semata memindahkan kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jakarta ke lokasi yang baru.

Presiden Jokowi membantah pemberitaan bahwa lokasi ibu kota baru sudah diputuskan berada di wilayah Kaltim. Informasi itu semula disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil. 

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memastikan lokasi ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Bappenas dan Menteri Perhubungan memiliki pendapat berdea soal sarana transportasi umum utama yang perlu dibangun di ibu kota baru.

Bambang menyebut, lokasinya Ibu Kota baru di Provinsi Kaltim tidak akan terlalu jauh dari kota-kota yang sudah ada terlebih dahulu.

Politikus Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah mengabaikan DPR dalam proses penentuan lokasi ibu kota baru.

Menteri Sosial Agus Gumiwang menyatakan lokasi ibu kota baru harus benar-benar dipastikan tidak rawan bencana.

Pembangunan ibu kota baru pada tahap awal akan berfokus di lahan seluas 3000 hektare. Lahan itu akan menjadi lokasi Istana Presiden, Gedung DPR dan kantor kementerian/lembaga.

Fadli Zon menilai pemerintah lebih baik berfokus mengatasi masalah kemiskinan, ketahanan pangan dan energi serta utang terlebih dahulu sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan belum pernah ada ajuan resmi yang diterima DPR dan perlu ada kajian yang lama dan serius mengenai wacana pemindahan ibu kota.

Pengumuman Ibu Kota Baru bakal disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Kepala Bappenas tak membantah lokasinya ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Sandiaga, pemindahan ibu kota masih dalam tahap wacana bahkan belum dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Jajak pendapat atau referendum disebut perlu dilakukan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang ingin Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Lokasi ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur, kata Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Anggota DPD DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengaku setuju jika ada wacana peleburan Bekasi dan Depok menjadi satu provinsi bersama Jakarta. 

Bappenas telah mengkaji keputusan presiden terkait pemindahan Ibu Kota, tetapi memperhatikan kecukupan dananya, sehingga tak ada pemborosan.

Biaya memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan ditaksir hingga miliaran dolar AS. Di luar negeri juga begitu.

PKS menilai, pemerintah belum ada keseriusan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Pemerintah harus melihat berbagai macam pertimbangan yang mendukung satu daerah yang dianggap layak menjadi ibu kota pengganti Jakarta.