Indeks Pemindahan Ibu Kota

Pembangunan ibu kota baru pada tahap awal akan berfokus di lahan seluas 3000 hektare. Lahan itu akan menjadi lokasi Istana Presiden, Gedung DPR dan kantor kementerian/lembaga.

Fadli Zon menilai pemerintah lebih baik berfokus mengatasi masalah kemiskinan, ketahanan pangan dan energi serta utang terlebih dahulu sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan belum pernah ada ajuan resmi yang diterima DPR dan perlu ada kajian yang lama dan serius mengenai wacana pemindahan ibu kota.

Pengumuman Ibu Kota Baru bakal disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Kepala Bappenas tak membantah lokasinya ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Sandiaga, pemindahan ibu kota masih dalam tahap wacana bahkan belum dianggarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Anggota DPD DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengaku setuju jika ada wacana peleburan Bekasi dan Depok menjadi satu provinsi bersama Jakarta. 

Jajak pendapat atau referendum disebut perlu dilakukan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang ingin Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Lokasi ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur, kata Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Bappenas telah mengkaji keputusan presiden terkait pemindahan Ibu Kota, tetapi memperhatikan kecukupan dananya, sehingga tak ada pemborosan.

Biaya memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan ditaksir hingga miliaran dolar AS. Di luar negeri juga begitu.

PKS menilai, pemerintah belum ada keseriusan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Pemerintah harus melihat berbagai macam pertimbangan yang mendukung satu daerah yang dianggap layak menjadi ibu kota pengganti Jakarta.

Idris berharap kepada Tuhan dalam doanya agar pemimpin dan pejabat tinggi negara segera memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pelbagai pihak mengingatkan potensi kebakaran hutan serta bahaya lubang tambang di Kalimantan.

Presiden Joko WIdodo meminta izin parlemen untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota dalam pidato tentang HUT ke-74 Kemerdekaan RI.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Indonesia Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan sambutan dalam sidang bersama DPR dan DPD RI, hari ini, Jumat (16/8/2019).

Walhi menyebut pemerintah terkesan otoriter karena Presiden Jokowi berencana mengumumkan ibu kota pada pidato kenegaraan.

Ibu kota memang menyediakan lapangan kerja, tapi kondisinya tak baik bagi raga para warganya.

Berdasarkan perkiraan kasar Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) hasil pengelolaan aset negara itu bisa mencapai Rp150 triliun.

Bambang Brodjonegoro menyatakan Presiden Jokowi akan segera mengumumkan lokasi Ibu Kota Indonesia yang baru. Pilihannya di Kalteng, Kaltim dan Kalsel.