Menuju konten utama

DPD DKI: Bekasi-Depok Gabung Jakarta, Pindah Ibu Kota Bisa Ditunda

Anggota DPD DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengaku setuju jika ada wacana peleburan Bekasi dan Depok menjadi satu provinsi bersama Jakarta. 

DPD DKI: Bekasi-Depok Gabung Jakarta, Pindah Ibu Kota Bisa Ditunda
Warga mengikuti Festival Damai dan Millennial Safety Road di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

tirto.id - Anggota DPD DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengaku setuju jika terdapat wacana peleburan Bekasi dan Depok menjadi satu provinsi bersama Jakarta. Ia mengaku melihat banyak hal positif jika ketiga daerah tersebut dijadikan satu.

Dailami mengatakan bahwa sebenarnya usulan tersebut bukan hal baru, yang bahkan sudah lama disiapkan melalui Inpres Nomer 13 Tahun 1976 yaitu pengembangan wilayah Jabodetabek.

"Di mana dalam Inpres tersebut disebutkan adanya BKSP untuk membina pola permukiman penduduk dan penyebaran kesempatan kerja lebih merata atas dasar kebijakan pemerintah, serta penyerahan perencanaan pengembangan wilayah Jabodetabek," kata Dailami saat dihubungi wartawan, Kamis (22/8/2019) pagi.

Ia mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso pernah menggaungkan konsep megapolitan, antara lain terintegrasinya moda transportasi massal yang menghubungkan Jakarta dan kota penyangga lainnya.

Bahkan, kata Dailami, sekarang konsepnya menjadi Jabodetabek, perihal untung ruginya yang pasti ada, karena dalam suatu kebijakan pasti dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan.

"Sebagai anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta saya melihat sangat positif, bahkan menurut saya bila ini terwujud maka wacana pemindahan Ibu Kota bisa dikesampingkan dahulu. Karena banyak hal yang harus disiapkan untuk kebijakan pindahnya ibu kota, mulai dari sarana prasarana, infrastruktur kesiapan SDM, adaptasi, dan lain lain," katanya.

Apalagi, katanya, kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang kurang baik, sehingga anggaran untuk perpindahan ibu kota bisa dimanfaatkan untuk kebijakan lainnya.

"Perihal penyetaraan keadilan dalam pembangunan dan lain halnya saya rasa tinggal arah kebijakan pemerintah pusat saja seperti apa, agar apa yang termaktub dalam sila ke 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat terwujud secara utuh," katanya.

Beberapa waktu lalu Wali Kota Bogor Arya Bima melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan Bogor siap menjadi daerah Pemerintah Provinsi yang mandiri. Tak tanggung, ia juga sempat menyinggung untuk "mengajak" Bekasi dan Depok bergabung bersama dalam satu provinsi.

Namun, gayung tak bersambut. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wali Kota Depok Ahmad Idris lebih tertarik bergabung ke Pemprov DKI Jakarta. Beberapa alasan pun dilontarkan, seperti aspek historis, kultur, maupun pendanaan yang lebih menjanjikan.

Para anggota dewan di DPRD DKI Jakarta pun menyambut dengan baik wacana Rahmat dan Idris.

Baca juga artikel terkait PEMINDAHAN IBU KOTA atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Politik
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri