Indeks Pemindahan Ibu Kota

5 alasan Jokowi pilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara jadi ibu kota baru

Ada beberapa alasan pemindahan ibukota, salah satunya karena beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

Jakarta sebentar lagi akan kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota. Sejumlah hak pun terlucuti.

Pemerintah disarankan menjual gedung-gedung milik negara yang sudah tidak terpakai lagi usai ibu kota pindah. Namun, gedung-gedung bernilai sejarah diminta tidak dijual.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diprediksi akan diikuti migrasi kantor-kantor pusat perusahaan, baik swasta maupun BUMN. 

Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan didahului pembentukan Undang-Undang (UU) baru. Pemerintah akan membahas rancangan UU itu setelah Jokowi menentukan lokasi ibu kota baru. 

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan lokasi ibu kota baru di Kalimantan harus mengarah ke kawasan Timur agar ada pemerataan dan dampak ekonomi bagi daerah sekitarnya.

Terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endy Jaweng menjelaskan status Jakarta perlu segera direvisi dan dibuatkan undang-undang baru.

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi menilai pemindahan ibu kota negara adalah hak prerogatif presiden, tanpa ada proses jajak pendapat atau referendum.

Berdasarkan data BPS, Kalimantan Timur punya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Konsep transportrasi akan disesuaikan dengan desain besar Ibu Kota sebagai green city. Ia juga mencontohkan perlu adanya prasarana angkutan kereta jarak pendek.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil meralat pernyataannya bahwa ibu kota negara pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah telah mengumumkan Kalimantan Timur menjadi lokasi baru ibu kota negara pengganti DKI Jakarta dan diminta segera menentukan lokasi pasti agar tak terjadi kesulitan nantinya.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI proses pemindahan ibu kota bukan semata memindahkan kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jakarta ke lokasi yang baru.

Presiden Jokowi membantah pemberitaan bahwa lokasi ibu kota baru sudah diputuskan berada di wilayah Kaltim. Informasi itu semula disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil. 

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memastikan lokasi ibu kota baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Bappenas dan Menteri Perhubungan memiliki pendapat berdea soal sarana transportasi umum utama yang perlu dibangun di ibu kota baru.

Bambang menyebut, lokasinya Ibu Kota baru di Provinsi Kaltim tidak akan terlalu jauh dari kota-kota yang sudah ada terlebih dahulu.

Politikus Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah mengabaikan DPR dalam proses penentuan lokasi ibu kota baru.

Menteri Sosial Agus Gumiwang menyatakan lokasi ibu kota baru harus benar-benar dipastikan tidak rawan bencana.