Indeks Pemindahan Ibu Kota

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, banyak 'penjilat' di balik keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.

Daftar lokasi tempat wisata di Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satu lokasi ibu kota baru Indonesia.

Djarot Saiful Hidayat meyakini kondisi Jakarta akan semakin membaik jika ibu kota negara dipindah ke Kalimatan Timur.

Peta Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, 2 wilayah di Kalimantan Timur yang akan jadi lokasi baru ibu kota Indonesia.

Fahri Hamzah sesalkan keputusan Jokowi pindahkan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tanpa berdiskusi dengan DPR.

Pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan dilakukan mulai 2024.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegaradi Kalimantan Timur merupakan dua ibu kota baru Indonesia yang telah ditetapkan Jokowi.

Tak hanya Indonesia punya ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Brazil, Myanmar, Nigeria dan Kazakhstan pernah pindahkan ibu kota.

Rudiantara mengatakan, ibu kota baru di Kalimantan Timur harus memiliki jaringan internet yang bagus. 

Ibu kota dipindah karena masalah Jakarta sudah terlalu kompleks. Tapi Jokowi tidak menyalahkan Anies karena itu. 

Jokowi menjamin renacana pembangunan selama 10 tahun yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan anggaran Rp571 triliun tetap dialokasikan.

5 alasan Jokowi pilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara jadi ibu kota baru

Ada beberapa alasan pemindahan ibukota, salah satunya karena beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

Jakarta sebentar lagi akan kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota. Sejumlah hak pun terlucuti.

Pemerintah disarankan menjual gedung-gedung milik negara yang sudah tidak terpakai lagi usai ibu kota pindah. Namun, gedung-gedung bernilai sejarah diminta tidak dijual.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diprediksi akan diikuti migrasi kantor-kantor pusat perusahaan, baik swasta maupun BUMN. 

Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan didahului pembentukan Undang-Undang (UU) baru. Pemerintah akan membahas rancangan UU itu setelah Jokowi menentukan lokasi ibu kota baru. 

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan lokasi ibu kota baru di Kalimantan harus mengarah ke kawasan Timur agar ada pemerataan dan dampak ekonomi bagi daerah sekitarnya.

Terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endy Jaweng menjelaskan status Jakarta perlu segera direvisi dan dibuatkan undang-undang baru.

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi menilai pemindahan ibu kota negara adalah hak prerogatif presiden, tanpa ada proses jajak pendapat atau referendum.