Indeks Pemindahan Ibu Kota

Rudiantara mengatakan, ibu kota baru di Kalimantan Timur harus memiliki jaringan internet yang bagus. 

Ibu kota dipindah karena masalah Jakarta sudah terlalu kompleks. Tapi Jokowi tidak menyalahkan Anies karena itu. 

Jokowi menjamin renacana pembangunan selama 10 tahun yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan anggaran Rp571 triliun tetap dialokasikan.

5 alasan Jokowi pilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara jadi ibu kota baru

Menurut Riza, Jokowi harus mempertimbangkan anggaran untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. 

Jakarta sebentar lagi akan kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota. Sejumlah hak pun terlucuti.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebutkan, Jakarta bisa semakin "longgar" baik dari segi kemacetan maupun kepadatan penduduk jika ibu kota pindah ke Kalimantan.

Daftar lokasi tempat wisata di Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satu lokasi ibu kota baru Indonesia.

Peta Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, 2 wilayah di Kalimantan Timur yang akan jadi lokasi baru ibu kota Indonesia.

Tak hanya Indonesia punya ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Brazil, Myanmar, Nigeria dan Kazakhstan pernah pindahkan ibu kota.

Ada beberapa alasan pemindahan ibukota, salah satunya karena beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan diprediksi akan diikuti migrasi kantor-kantor pusat perusahaan, baik swasta maupun BUMN. 

Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan didahului pembentukan Undang-Undang (UU) baru. Pemerintah akan membahas rancangan UU itu setelah Jokowi menentukan lokasi ibu kota baru. 

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan lokasi ibu kota baru di Kalimantan harus mengarah ke kawasan Timur agar ada pemerataan dan dampak ekonomi bagi daerah sekitarnya.

Terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endy Jaweng menjelaskan status Jakarta perlu segera direvisi dan dibuatkan undang-undang baru.

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Muhammad Rullyandi menilai pemindahan ibu kota negara adalah hak prerogatif presiden, tanpa ada proses jajak pendapat atau referendum.

Pemerintah disarankan menjual gedung-gedung milik negara yang sudah tidak terpakai lagi usai ibu kota pindah. Namun, gedung-gedung bernilai sejarah diminta tidak dijual.

Berdasarkan data BPS, Kalimantan Timur punya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Konsep transportrasi akan disesuaikan dengan desain besar Ibu Kota sebagai green city. Ia juga mencontohkan perlu adanya prasarana angkutan kereta jarak pendek.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil meralat pernyataannya bahwa ibu kota negara pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.