Indeks Pemilihan Kepala Daerah

TPS Tema Piala Dunia
Rabu, 27 Jun 2018

TPS Tema Piala Dunia

Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tema Piala Dunia di Gandasari, Jatiuwung,
Kota Tangerang, Banten, Rabu (27/6/2018)
Ungkap Daerah Rawan pada Pilkada, Polri: Jawa Masih Kondusif
Politik
Selasa, 26 Jun 2018

Ungkap Daerah Rawan pada Pilkada, Polri: Jawa Masih Kondusif

“Jawa masih kondusif,” tegas Setyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
BEI Berharap Tetap Beroperasi Selama Libur Pilkada Serentak 2018
Ekonomi
Jumat, 22 Jun 2018

BEI Berharap Tetap Beroperasi Selama Libur Pilkada Serentak 2018

Kebijakan penetapan hari libur di semua daerah diputuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada nanti.
Mendagri: Beda Pilihan di Pilkada Tak Berarti Persaudaraan Putus
Sosial budaya
Jumat, 15 Jun 2018

Mendagri: Beda Pilihan di Pilkada Tak Berarti Persaudaraan Putus

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap masyarakat tak berkonflik jelang Pilkada 2018.
Survei LSI: Edy Ungguli Djarot, Jumlah Swing Voters Tinggi
Politik
Jumat, 27 Apr 2018

Survei LSI: Edy Ungguli Djarot, Jumlah Swing Voters Tinggi

Survei LSI pada 11-15 April 2018 yang melibatkan seribu responden ini menunjukkan Edy-Musa memiliki elektabilitas lebih tinggi dibanding Djarot-Sihar, dengan persentase 43,3 persen dan 33,3 persen
KPK Bantah Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Politik
Selasa, 10 Apr 2018

KPK Bantah Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Korupsi dapat terjadi saat kepala daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung.
KPU: Jumlah Pemilih di Pilkada 2018 Ada 152 Juta Orang
Politik
Selasa, 20 Mar 2018

KPU: Jumlah Pemilih di Pilkada 2018 Ada 152 Juta Orang

Jumlah pemilih perempuan di Pilkada 2018 lebih banyak dibanding laki-laki.
Tito: Polri Netral, Kalau Foto Sama Paslon Berarti Tidak Sengaja
Politik
Rabu, 14 Mar 2018

Tito: Polri Netral, Kalau Foto Sama Paslon Berarti Tidak Sengaja

"Bahkan selfie tidak boleh. Kalau seandainya tidak tahu, ya [berarti] tidak sengaja," katanya.
Surya Paloh Minta Khofifah Undur Diri sebagai Mensos
Politik
Minggu, 3 Des 2017

Surya Paloh Minta Khofifah Undur Diri sebagai Mensos

Terkait agenda kampanye pilkada Jatim, Surya Paloh minta Khofifah Indar Parawansa segera mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial
Praktik Politik Uang Kini Dapat Dilaporkan Saat Pemungutan Suara
Hukum
Rabu, 25 Okt 2017

Praktik Politik Uang Kini Dapat Dilaporkan Saat Pemungutan Suara

Bawaslu menjelaskan, mulai pemilu mendatang dugaan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dapat dilaporkan selambat-lambatnya pada saat hari H pemungutan suara.
Kapolri Nilai Sistem Pemilihan di Papua Perlu Dievaluasi
Hukum
Kamis, 12 Okt 2017

Kapolri Nilai Sistem Pemilihan di Papua Perlu Dievaluasi

Kapolri Tito Karnavian menilai kasus penyerangan Gedung Kemendagri, yang diduga dipicu oleh masalah sengketa Pilkada Tolikara, menandakan perlu ada evaluasi terhadap sistem pemilihan di Papua.
Pilkada Puncak Jaya Papua Diwarnai Kerusuhan Tewaskan 4 Jiwa
Sosial budaya
Selasa, 22 Agt 2017

Pilkada Puncak Jaya Papua Diwarnai Kerusuhan Tewaskan 4 Jiwa

Saat Pilkada Puncak Jaya Papua berlangsung, terjadi pertikaian antar kelompok di Mulia yang mengakibatkan 4 orang tewas, Senin (21/8/2017).
PDIP Minta Risma Siap Jika Diminta Jadi Cagub
Politik
Sabtu, 20 Agt 2016

PDIP Minta Risma Siap Jika Diminta Jadi Cagub

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Tri Rismaharini, yang sekarang menjabat walikota Surabaya, Jawa Timur, untuk tetap siap bisa sewaktu-waktu diminta PDIP sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Sampai saat ini, kata dia, partainya memang belum menentukan siapa yang akan direkomendasikan untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, meski nama petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mengemuka.
Tjahjo: Bola Panas Sistem Pemilu di Tangan Saya
Politik
Jumat, 12 Agt 2016

Tjahjo: Bola Panas Sistem Pemilu di Tangan Saya

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggun jawab penuh terhadap tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya.
Menunggu
Politik
Rabu, 25 Mei 2016

Menunggu "Tombol Hijau" E-Voting Indonesia

Di negara-negara maju, e-voting menuai beragam hasil. Ada yang sukses, ada yang kapok seperti Belanda dan Jerman. E-voting juga bukan barang baru di negara berkembang. Indonesia baru tahap rencana untuk menerapkan e-voting secara nasional. Namun, tahap uji coba di tingkat lokal mulai diberlakukan.
Film
Senin, 9 Mei 2016

"Nyalon" Walikota Yogya, Garin Janji Seimbangkan Pembangunan

Sineas Garin Nugroho menyatakan bahwa dirinya memiliki target untuk mengombinasikan aspek politik, bisnis, cendekiawan, dan budayawan untuk menciptakan pembangunan Kota Yogyakarta yang seimbang.
Maju Pilkada, Pejabat Tidak Perlu Mundur
Politik
Kamis, 14 Apr 2016

Maju Pilkada, Pejabat Tidak Perlu Mundur

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengusulkan pejabat petahana atau TNI/Polri yang maju sebagai calon kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatannya, melainkan hanya mengajukan cuti. Menurut Rambe hal itu sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Golkar Umumkan Calon Gubernur DKI Jakarta Mei
Senin, 11 Apr 2016

Golkar Umumkan Calon Gubernur DKI Jakarta Mei

Partai Golongan Karya (Golkar) tampaknya memilih untuk bersikap lebih berhati-hati dalam mengumumkan nama yang akan diusung oleh partai tersebut untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017.
PNS Bertarung di Pilkada, KPU: Wajib Mundur!
Selasa, 23 Feb 2016

PNS Bertarung di Pilkada, KPU: Wajib Mundur!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilahkan apabila ada pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin turut bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2017 nanti. Namun, pada saat mendaftar di KPU nanti, orang yang bersangkutan harus menyertakan surat pengunduran diri sebagai PNS.
KPU Berharap Revisi UU Pilkada Segera Rampung
Senin, 15 Feb 2016

KPU Berharap Revisi UU Pilkada Segera Rampung

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia diminta untuk bergegas merampungkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau UU Pilkada. Desakan tersebut dilontarkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay.