Indeks Pemilihan Kepala Daerah

Usulan ini muncul karena maraknya politik uang di Pilkades yang minim pengawasan, meski sejumlah daerah sudah menerapkan sistem e-voting.
 

Haedar pun mengingatkan gagasan Presiden Prabowo harus mendengar pendapat akademisi, masyarakat sipil serta DPR selaku legislatif dan dikaji multi-aspek.

Memilih kotak kosong bukan bentuk deparpolisasi atau makar terhadap institusi partai politik.

Proses pelantikan dilaksanakan pada 1 Januari 2025 berpedoman pada Undang-undang Pilkada.

KPU akhirnya menetapkan pelaksanaan Pilkada 2024 akan digelar serentak pada 27 November 2024.

Ketiga penjabat itu akan mengisi jabatan kepala daerah untuk Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi.

Rohidin Mersyah mengklaim menjadi pemenang pemilihan Pilkada Provinsi Bengkulu 2020

Link hasil quick count pilkada 2020 Kalsel oleh Charta Politika dan Poltracking

Daftar sejumlah gerai yang memberikan diskon dan promo Pilkada 2020

Update Pilkada Serentak 2020: Andi Malkan Amin dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (9/12/2020).

Daftar sejumlah gerai makanan yang memberikan diskon Pilkada 2020

Daerah mana saja yang masuk dalam pengawalan Quick Count Charta Politika dan Poltracking?

Dua pasangan calon yang bertarung di Pilkada Magelang 2020 yaitu Muchammad Nur Aziz-M. Mansyur dan Aji Setyawan-Windarti Agustina.

Terdapat 3 calon yang akan memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jambi 2020-2025.

Quick count Pilkada 2020 di iNews akan dilakukan oleh lembaga Charta Politika dan Poltracking.

Terdapat 3 pasangan calon (paslon) yang akan berebut kursi bupati dan wakil bupati Tuban 2020-2025.

Apa yang harus kita lakukan jika seseorang tidak terdaftar dalam daftar pemilih pilkada?

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19," tulis PP Muhamnmadiyah.

KPK tidak akan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2020 sebagaimana yang dilakukan Polri.

KPU mau melarang pejudi dan pemabuk maju di pilkada. Aturan ini dianggap tidak efektif memunculkan kepala daerah berintegritas.