Indeks Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Pengacara Abubakar Baasyir menunggu komitmen pemerintah meskipun pemerintah menyatakan akan mengkaji upaya pembebasan kliennya pada Rabu besok.

“Jadi kita tidak serta-merta membebaskan tapi perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain,” lanjut Wiranto.

Tim Pengacara Muslim menyatakan tidak sembarang orang bisa menemui Abu Bakar Ba'asyir jika narapidana terorisme itu bebas. Orang-orang yang bisa bertemu Ba'asyir akan dibatasi. 

“Yang kita tolak kalau fitnah disebarkan di negara-negara mereka dan menyebabkan salah sangka masyarakat dunia ini pada ke Abu Bakar Ba’asyir,” kata Rochim.

“Dakwah enggak bisa dilarang, ‘enggak boleh dakwah,’ [itu] omong kosong. Beliau sudah katakan: saya ini hidupnya berdakwah,” ungkap Michdan.

Protes Australia soal Ba'asyir ke Indonesia dinilai sama halnya saat pemerintah Indonesia memprotes kejadian di Palestina, Rohingya, hingga Uyghur di Cina.

Michdan menegaskan bahwa pemikiran Ba’asyir bukan berarti Pancasila bertentangan dengan prinsip Islam yang dianutnya.

“Tentunya [pembebasan Ba'asyir] masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila NKRI hukum dan lain sebagainya,” kata Wiranto.

Alasan Jokowi membebaskan karena faktor usia dinilai diskriminatif terhadap napi lain yang juga lanjut usia.

Tim Pengacara Muslim (TPM) mengaku sudah berdiskusi dengan Abu Bakar Ba'asyir tentang dugaan politisasi di balik pembebasan narapidana terorisme berusia 81 tahun tersebut. 

Dalam dokumen yang harus ditandatangani juga mencantumkan hal lain, seperti misalnya pengakuan Ba’asyir atas kejahatan terlibat dalam aksi terorisme.

Tim Pengacara Muslim menargetkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir paling lambat pembebasan itu dilakukan pekan ini.

Ba’asyir sempat bercerita tentang banyaknya narapidana terorisme yang meminta opini atau pendapat Ba’asyir. Ia juga diminta pihak lain untuk memberi rujukan soal upaya deradikalisasi.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mendesak agar Ba’asyir menjalani hukuman seperti yang telah disampaikan oleh sistem peradilan Indonesia.

Abu Bakar Ba’asyir juga menolak membubuhkan tanda tangan terhadap poin “setia pada Pancasila.”

Hukuman Ba'asyir bisa dikesampingkan bila memang gunakan alasan kemanusiaan. Tapi, dia harus diperiksa tim kesehatan independen terlebih dulu.

ICJR menyatakan narapidana lanjut usia (napi lansia) sudah seharusnya mendapat perlakuan khusus dari pemerintah karena berbeda dari klasifikasi napi lainnya.

Pemerintah beralasan pembebasan Ba'asyir demi alasan kemanusiaan. Aktivis menilai Jokowi mestinya menggunakan alasan yang sama untuk membebaskan 51 terpidana mati.

Robert divonis 21 tahun penjara dalam empat kasus, dan sudah menjalani masa hukuman selama 10 tahun.

“Saya banyak ditelepon oleh media asing soal rencana itu, mereka bertanya dan menyalahkan saya,” kata Yusril.