Indeks Pelantikan Dpr Ri

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

PDIP pimpin 4 alat kelengkapan dewan (AKD) sementara Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem pimpin 3 AKD.

DPR RI janji Badan Aspirasi Masyarakat akan menjadi wadah menampung semua aspirasi dan keluhan masyarakat.

Dominasi pebisnis di DPR adalah fenomena elite predatory. Hukum semakin mendekat kepada mereka yang punya kepentingan politik dan ekonomi secara dominan.

DPD berencana menambah alat kelengkapan serupa DPR seiring bertambahnya kementerian di era Prabowo-Gibran.

Pemberian fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR harus dilihat dari esensi awalnya, yaitu untuk menunjang kinerja.

Keinginan DPR menambah jumlah komisi dinilai hanya pemborosan anggaran dan membuat koordinasi tak efektif.

Menurut Adies Kadir belum ada jumlah pasti terkait komisi di DPR RI, sebab masih dalam tahap simulasi.

Di saat anggaran negara cekak, DPR justru latah ingin membentuk badan baru yang belum tentu dirasakan manfaatnya.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, memastikan DPR RI Periode 2024-2029 siap dengan jumlah komisi yang sama seperti periode lalu maupun bertambah.

Masyarakat tidak terlalu banyak berharap dengan anggota DPR periode saat ini, apalagi para anggota muda. Apa penyebabnya?

PDIP menunjuk Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai sekretaris fraksi sedangkan anak Kepala BIN, Budi Gunawan, Mochamad Herviano, sebagai bendahara.

Persoalan tunjangan rumah menandakan DPR sering memulai periode baru dengan kegaduhan terkait fasilitas ketimbang urusan rakyat.

Hanya anggota DPR RI yang tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan perumahan.

Dasco berharap pembahasan penambahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) rampung pada 15 Oktober 2024.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengakui rumah dinas anggota DPR RI banyak tikus karena lingkungannya dekat sampah dan kali.

Setiap hari pengelola mendapat 15-20 keluhan anggota DPR dalam aplikasi perawatan rumah jabatan Kalibata (Perjaka).

Sebagian rumah dinas DPR di Kalibata terlihat lusuh karena tak ditempati. Tak ada yang rusak berat sehingga masih layak ditempati.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan, yang besarannya masih dalam tahap pengkajian.

Periode keanggotaan DPR telah berganti, namun RUU Perampasan Aset masih terkatung-katung. Akankah para anggota DPR baru berminat membahasnya?