Indeks Pelanggaran Kode Etik

MKD DPR RI putuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio melanggar kode etik. Simak jenis pelanggaran kode etik DPR RI dan sanksinya.

Meski KPU terbukti melanggar kode etik, DKPP telah menegaskan keputusan tersebut tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran menjadi cawapres.

Dewas KPK menuturkan penetapan tersangka Firli di Polda Metro Jaya bisa menjadi rujukan untuk membuat keputusan terkait kasus dugaan pelanggaran etik.

Firli sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah pihak terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM.

Dalam kurun waktu hampir 4 tahun, terdapat 139 insiden senjata api yang melibatkan aparat kepolisian.

11 hakim yang terbukti melanggar kode etik mendapat sanksi sedang sebanyak 8 orang dan 3 lainnya dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat.

Dugaan Lili Pintauli melalui ajudannya aktif meminta akomodasi-tiket MotoGP harusnya terungkap dalam sidang etik. Namun persidangan tak bisa dilanjutkan.

IPW mengingatkan Polri bukanlah penguasa, melainkan abdi negara yang mempunyai tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Dewas KPK sedang mendalami dugaan gratifikasi fasilitas menonton MotoGP Mandalika oleh Lili Pintauli Siregar.

Dari lima laporan terkait Azis Syamsuddin yang masuk ke MKD, tiga laporan sudah lengkap dan dua masih perlu dilengkapi.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diduga mempertemukan penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial di rumah dinasnya.

Dewas KPK menilai tak ada pelanggaran kode etik Ketua Firli Bahuri dan Deputi Penindakan Karyoto dalam OTT Universitas Negeri Jakarta.

Pimpinan dan pegawai KPK berkali-kali menghadapi sidang etik. Ujungnya kerap tak jelas.

Bawaslu RI mempertimbangkan rencana untuk melaporkan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ke DKPP.

Arief ditetapkan kembali menjadi hakim konstitusi oleh DPR RI pada akhir 2017 lalu.

Arief telah menjabat ketua MK periode pertama (2015-2017) selama dua setengah tahun dan periode kedua baru berjalan delapan bulan.

Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Arief Hidayat masih enggan berkomentar soal desakan terhadap dirinya untuk mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.