Indeks Pelanggaran Ham Papua

Ada apa dengan BEM UI dan TNI? Kronologi tantangan KKN di Papua yang sedang jadi perbincangan hangat di X.

Keluarga korban kasus pelanggaran HAM Paniai menilai pengadilan yang dilakukan tak mencerminkan HAM berat, melainkan kriminal biasa.

Komnas HAM 2022-2027 memiliki prioritas kerja enam bulan, di antaranya kasus pelanggaran HAM berat, persoalan di Papua, kelompok marginal, dan lain-lain.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu.

Pernyataan Effendi Simbolon terkait TNI menuai polemik. Para prajurit nampak meluapkan kemarahannya atas ujaran politikus PDI Perjuangan itu.

Panglima TNI diminta melakukan evaluasi internal dan pengawasan atas penggunaan pasukan di Papua.

Dalam Sidang Tahunan PBB, Indonesia tidak disebut dalam daftar 49 negara yang memiliki kasus pelanggaran HAM.

Dalam kasus Paniai, konstruksi perkara Kejagung hanya fokus pada pelaku tunggal berinisial IS. Padahal kasus itu tidak melibatkan satu orang saja.

Pendekatan nonmiliteristis, selain harus dijelaskan secara gamblang, perlu melibatkan warga sipil untuk penerapannya, kata Adriana.

Socratez menyebut damai Natal tidak hilang hanya karena moncong senjata TNI dan Polri di seluruh Papua, khususnya di Nduga, Intan Jaya & Puncak.

Manus Murib dan Atanius Murib ditembak ketika hendak pulang. Atanius meninggal. Baik TNI atau kelompok bersenjata tak ada yang mengakui penembakan.

Pendeta Yeremia dibunuh TNI. Kesimpulan bulat ini disampaikan oleh Komnas HAM dan tim independen.

Vanuatu mengingatkan RI soal pelanggaran HAM di Papua dalam sidang PBB. Reaksi perwakilan RI? Menyerang balik secara sengit.

Mahfud menegaskan Vanuatu bukan bagian dari Papua dan tidak mewakili keberadaan rakyat Papua.

Indonesia berusaha menutupi kasus HAM di Papua, termasuk di forum internasional. Sementara kasusnya sendiri tetap langgeng dan terus bertambah.

Rakyat Papua mengumpulkan uang sukarela (ebamukai) untuk menebus hukuman finansial Veronica Koman senilai Rp773 juta.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari melihat buruknya koordinasi Kejagung dan Komnas HAM dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM 

"Penantian penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua ini seperti merebus batu yang tidak akan masak."

Kesamaan kasus George Floyd dengan perlakuan terhadap orang asli Papua lewat fakta ketidakadilan dan ketimpangan.

Menurut Gobay, selama ini tanpa kehadiran personel TNI, kedua daerah itu damai.