Indeks Pdip

Dua anak Amien Rais yang menjadi anggota DPRD DIY terpilih adalah Hanum Salsabiela Rais dan Ahmad Baihaqy Rais.

Megawati blak-blakan kepada Joko Widodo agar PDIP mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak di pemerintahan.

PDIP membantah melakukan 'barter' antara program amandemen terbatas UUD 1945 dengan kursi Ketua MPR. 

Sejak 2010 muncul tiga usulan untuk amandemen, yakni mengembalikan pada UUD 1945 yang asli, menjalankan amandemen, dan perlu amandemen ulang.

Bayang-bayang Megawati di periode kedua Jokowi tampak jelas dari pernyataannya yang mengaku bakal menyanggupi permintaan Megawati soal jatah menteri.

Jajaran elite partai di PDIP dinilai tidak bisa  membuat situasi di internal stabil selama lima tahun ke depan.

Menurut PDIP, para kader selama Kongres V di Bali tidak pernah keluar dari area kongres dan kader dapat dikenakan sanksi jika melanggar aturan.

Feri menilai alasan PDIP ingin mengamandemen UUD 1945 dan menjadikan MPR sebagai pimpinan tertinggi, karena ada upaya untuk mengendalikan Jokowi.

Jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, maka dikhawatirkan akan sesuka hati menekan Presiden dalam berbagai program pembangunan lainnya.

Dari 106 orang anggota DPRD DKI Jakarta itu, 25 di antaranya merupakan kursi PDIP.

Megawati Soekarnoputri resmi dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024.

Pengesahan dilakukan saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Hasil Pemilu 2019

Dedi Kurnia mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati memiliki kekuatan untuk menekan Presiden Jokowi lagi.

Megawati menjadi Emak Banteng saat berpidato tanpa teks pada Kongres V PDIP di Bali.

Pertama kali menjadi pengurus pusat partai, Risma mungkin termasuk yang disiapkan Megawati buat Pilkada Jakarta 2022 dan Pilpres 2024.

Rencana Rakernas Gerindra 2019 masih digodok akan mengundang pihak luar atau tidak, namun tak menutup kemungkinan undang pihak di luar Gerindra, sehingga memungkinkan Megawati hadir.

PDIP mengajak partai politik yang ada pernah ada di Koalisi Adil Makmur untuk bersama-sama membentuk paket pimpinan MPR yang disepakati dengan musyawarah mufakat.

Pimpinan MPR periode 2019-2024 yang terpilih nanti diharapkan PIDP mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945.

Akbar Tanjung mengisyaratkan agar kader partainya bisa menduduki posisi menteri mengingat posisi partai Golkar sebagai partai dengan perolehan kursi legislatif terbanyak nomor dua.

Airlangga mengingatkan, posisi Golkar saat ini berada di urutan ke dua setelah PDIP.