Indeks Pdip

Mufti Anam beralasan masih banyak komoditas lain yang bisa membuat perekonomian di daerah, khususnya Aceh, bergeliat.

Politikus PDIP Harun Masiku sempat berada di sekitaran Komplek PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 8 Januari 2020.

Jokowi tak akan mencampuri urusan di Kementerian Hukum dan HAM terkait pemecatan Ronny F Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi.

Ketua KPK Firli Bahuri meyakini lembaganya bisa menangkap Harun Masiku, meski tak tahu kapan dan tak ada target waktunya.

Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP Herman Hery mendukung Menkumham Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie.

Ronnie F. Sompie diberhenhentikan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham oleh Yasonna Laoly.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengimbau agar Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buronan KPK, agar bersedia menyerahkan diri saja.

Partai Hanura merespons usulan hasil Rakernas I PDIP, pada 10-12 Januari lalu, soal ambang batas di parlemen 5 persen dan menetapkan sistem proporsional tertutup.

Kedatangan Hasto ke PDIP disebut-sebut juga untuk memberi klarifikasi keterlibatan partai dalam kasus korupsi komisioner KPU.

Hasto memilih Harun Masiku karena mumpuni untuk jadi anggota DPR RI.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK karena diduga menghalang-halangi kasus korupsi yang menjerat Harun Masiku.

Politikus PDIP Herman Hery menilai ada pihak yang tersinggung dengan mengutip omongan Yasonna hanya sepotong saja.

Kemenkumham sudah tahu Harun Masiku ada di Indonesia, tapi mereka menunggu arahan sebelum mengumumkannya ke publik.

Pernyataan Dirjen Imigrasi ini mengamini apa yang disampaikan istri Harun Masiku, Hildawati Jamrin dan rekaman kamera pengawas di Bandara Soekarno Hatta bahwa Harun telah di Jakarta sejak 7 Januari.

Rieke menilai DPR tidak bisa membahas RUU terkait dengan omnibus law yang dikirimkan oleh pemerintah apabila belum disetujui rapat paripurna DPR.

Bagi KPK, menangkap Hasto mungkin tidak akan semulus memenjarakan politikus lainnya.

ICW menilai KPK tak berani membuka informasi soal Harun Masiku.

ICM Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada Menkumham Yasona Laoly karena diduga terlibat benturan kepentingan.

Yasonna Laoly dinilai menggunakan pengaruhnya untuk intervensi kasus suap PAW anggota DPR dari PDIP yang tengah diusut KPK.

Menkumham Yasonna Laoly menjawab kritik soal kehadirannya dalam konferensi pers PDIP soal OTT KPK yang menyeret kader partai tersebut.