Indeks PBNU

BNPB merekomendasikan Muktamar ke-34 NU dimajukan menjadi 22-23 Desember 2021 sehingga tidak berbarengan dengan dimulainya PPKM pada 24 Desember.

Usai PPKM Level 3 saat Natal dan tahun Baru (Nataru) dibatalkan, PBNU memutuskan Muktamar ke-34 NU tetap digelar pada 23-25 Desember 2021.

Muktamar NU diusulkan dilaksanakan 17 Desember hingga via daring, tetapi hingga kini panitia menegaskan belum ada keputusan resmi dari PBNU.

Kami berbincang dengan Yahya Cholil Staquf tentang banyak hal, dari mulai Gus Dur hingga PBNU, tempat dan mengabdi dan mungkin menjadi pemimpinnya.

Nadiem berjanji akan menampung rekomendasi dan masukan dari PBNU terkait kekurangan yang ada di Permendikbud PPKS.

Akibat penerapan PPKM Level 3, Muktamar NU akan diundur, apa saja dampaknya ke perpolitikan nasional?

Pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU kemungkinan mundur dari jadwal karena adanya kebijakan PPKM Level 3 saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 nanti.

Muktamar PBNU pada 23-25 Desember 2021 kemungkinan ditunda karena adanya kebijakan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat libur Natal & Tahun Baru.

Sekjen PBNU merespons ucapan Menag Yaqut Cholil Quomas yang mengatakan Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk NU.

Nahdlatul Ulama akan melaksanakan Muktamar Ke-34 di Provinsi Lampung pada Desember 2021.

PBNU mengutuk penyerangan polisi Israel terhadap warga Palestina yang sedang beribadah dan mendesak Indonesia lakukan diplomasi.

PBNU meminta umat Islam tak terprovokasi atas ucapan Youtuber Jozeph Paul Zhang dan menyerahkan kasus penistaan agama itu ke kepolisian.

Jajaran organisasi keagamaan hingga Menteri Agama mengutuk pelaku pengeboman di depan gereja Katedral Makassar pada Minggu ini.

K.H. Ali Yafie tumbuh dalam keluarga ulama dan satu-satunya Rais 'Aam NU dari luar Jawa. Berani meminta Soeharto turun takhta di depan muka.

KH Miftachul Akhyar terpilih menjadi Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan posisi yang semula dipegang Wapres Maruf Amin.

Hari Santri 22 Oktober 2020 diperingati di tengah protes massa terhadap Omnibus Law. Keberatan PBNU soal UU ini tak dihiraukan.

Pemerintah mendatangi ormas-ormas keagamaan yang sebelumnya lantang menolak UU Cipta Kerja. Sebagian menyatakan tetap menolak; lainnya masih mengkaji.

Warga NU diminta menolak UU Cipta Kerja dengan cara elegan dan tak anarkis.

Setelah disetujui menjadi undang-undang, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap mendapat kritikan dari koalisi sipil hingga ormas agama.

Pesan Bhinneka Tunggal Ika termuat dalam resolusi internasional Komite Eksekutif Centrist Democrat International (CDI) di Brussels, Belgia.