Indeks Pasal Tipikor

Kasus pidana yang menyandung Firli Bahuri membuktikan pelemahan KPK betul terjadi. KPK ibarat dihancurkan dari luar dan dibunuh dari dalam.

Kejagung menetapkan 4 tersangka dalam kasus minyak goreng ini, salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendagri.

Usai mendengar masukan pimpinan KPK, Jokowi meminta tenggat pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018 ditiadakan.

KPK menolak pasal Tipikor di RKUHP karena berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Mahfud MD, penyusunan RKUHP harus tetap menerapkan politik hukum yang memberikan kewenangan khusus bagi KPK dalam pemberantasan korupsi.

KPK menyiapkan penjelasan tentang alasan lembaga itu menolak pasal Tipikor masuk RKUHP untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Wacana memasukan tipikor dalam KUHP baru masih dalam pembahasan Polri.

Muhammadiyah menolak rencana memasukkan pasal soal pidana korupsi ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Kemunculan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP memunculkan polemik. Pasal-pasal itu dikhawatirkan mengebiri kewenangan KPK.

Pemuatan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP dinilai bisa membuat pidana korupsi menjadi delik kejahatan biasa.

Langkah pemerintah dan DPR memasukkan pasal tipikor dalam RKHUP dinilai KPK sebagai kemunduran dalam memberantas korupsi di Indonesia.

KPK menilai Indonesia berjalan mundur dengan memasukkan pasal tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP.

KPK meminta agar pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dicabut dari RUU KUHP.