Indeks Papua

Rencananya mereka akan berunjuk rasa menuju Istana Negara.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pemerintah seharusnya makin dewasa jangan gunakan pendekatan repressive dengan membatasi penggunaan jaringan internet di Papua.

Perangkat keamanan setingkat kepolisian menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia tidak perlu menggunakan kekerasan atau bersikap berlebihan saat merespons aksi massa.

Pemerintah Orde Baru dianggap secara sepihak menetapkan standar dan cara hidup orang Jawa di Papua Barat.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe hampir 20 tahun otonomi khusus dilakukan di Papua dan tak ada perubahan apa-apa di Bumi Cendrawasih itu.

Cek fakta Kominfo atas salah satu twit soal "penculikan" terhadap mahasiswa Papua ternyata keliru.

Telkomsel memastikan layanan telepon dan SMS milik perusahaan tersebut tetap normal di Papua dan Papua Barat. 

Kementerian Kominfo memblokir internet di Papua dan Papua Barat pada hari ini.  

Adolfina Kuum menyatakan massa peserta demontrasi di Timika, Papua, sudah membubarkan diri pada Rabu sore. Namun, masih ada 46 peserta aksi yang ditahan polisi. 

Yaqut Cholil Qoumas menduga ada pihak yang mendesain gelombang aksi massa di Papua dan Papua Barat.

Ada kesamaan antara kerusuhan di Bawaslu dengan di Papua: akses internet dibatasi. Aktivis menilainya itu melanggar hak warga menerima informasi.

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Presiden Jokowi bersikap tegas dengan memerintahkan pelaku rasisme ditangkap.

Warga berdoa dan mendeklarasikan #PancasilaPower, #KitaIndonesia dan #KitaCintaPapua di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019) malam.

Tri Susanti meminta maaf karena ada teriakan kata-kata yang menunjukkan diskriminasi rasial saat massa ormas mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

ICJR mendesak kepolisian menghentikan pengusutan terhadap akun-akun medsos penyebar rekaman tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua.

Pemerintah didesak tak merespons aksi massa secara spontan di Papua dan Papua Barat yang terjadi, Senin (19/8/2019) dengan kekerasan.

Anggota DPR asal Papua mendesak pemerintah agar menyelesaikan akar masalah yang terjadi di Papua.

Menurut pendataan Mabes Polri, ada 25 fasilitas publik di Sorong dan Manokwati, Papua Barat yang diduga dirusak oleh massa.

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua itu dinilai telah melanggar undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.