Indeks Papua

15 ASN di lingkungan Pemprov Papua dinyatakan positif COVID-19, yakni 9 ASN di Dinas Kesehatan & 6 ASN di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Otsus Papua memunculkan banyak persoalan rumit: dari deforestasi sampai genosida. PR besar bagi HUT RI ke-75.

Indeks demokrasi di Papua dan Papua Barat rendah karena banyak sebab. Pengerahan militer salah satunya.

Usai Mahfud menuding Veronica punya utang ke pemerintah, kini giliran LPDP meminta kembali dana beasiswa yang diterima sebesar Rp773,8 juta.

ULMWP tak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka akan merebut kembali kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua.

Pada Maret-Juli terjadi “serentetan tindakan intimidasi terhadap warga di Kabupaten Tambrauw” yang “berpangkal dari berbagai kasus.”

Otsus Papua berakhir tahun depan. Banyak pihak menilai semestinya proyek itu tak dilanjutkan.

Kapolda Papua meminta pengungsi dari Tembagapura bersabar karena aparat belum bisa mengusir kelompok bersenjata.

Jauh sebelumnya, 51 buruh di area tambang PT Freeport Indonesia positif Corona. Namun perusahaan itu enggan menghentikan operasional.

Bapak dan anak Elias Karunggu (40) Selu Karunggu (20) ditembak mati karena dianggap kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata sendiri menyanggahnya.

Kota Jayapura, Papua merupakan salah satu contoh adanya klaster kesehatan akibat ada sebanyak 240 tenaga kesehatan positif COVID-19.

Nduga merupakan, zona merah yang rawan terjadinya konflik. Tahun lalu, Jokowi pernah menyatakan hal tersebut.

Menurut Wenda, Ortsus hanya legalitas untuk menyingkirkan Bangsa Papua.

Dari 84 tenaga kesehatan RSUD Jayapura yang positif COVID-19, 15 orang di antaranya sudah diizinkan pulang.

Biak Berdarah terjadi 22 tahun lalu, tepatnya pada 6 Juli 1998. Sampai kini tragedi tersebut belum diusut negara.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari melihat buruknya koordinasi Kejagung dan Komnas HAM dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM 

Hari ini hari anti penyiksaan. Contoh 'terbaik' penyiksaan, barangkali, adalah kisah-kisah tahanan politik Papua.

Buchtar Tabuni bercerita kepada reporter Tirto dari balik sel. Ia bicara soal vonis terhadapnya, juga tentang referendum Papua.

Turut serta menuntaskan pelanggaran HAM di luar negeri negeri semestinya berbanding lurus dengan penyelesaian serupa di dalam negeri.

Pemerintah memandang putusan PTUN itu hanya deklaratif semata sehingga tidak ada lagi tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh presiden atau pemerintah.