Indeks Pajak E-commerce

Direktorat Jenderal Pajak masih perlu bertemu para pemilik platform lokapasar untuk memastikan kesiapan mereka.

Pemerintah diminta menggencarkan sosialisasi yang luas dan komprehensif kepada masyarakat.

DJP Kemenkeu sebut prinsip utama pajak e-commerce adalah menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku usaha UMKM online dan offline.

Pemerintah mencatat penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) e-commerce sebesar Rp16,9 triliun selama 2021 sampai dengan 2023.

Kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan salah satu faktor pemerintah masih mengkaji rencana penunjukkan e-commerce sebagai pemungut pajak UMKM.

Ditjen Pajak menjelaskan kriteria pelaku usaha yang akan ditunjuk sebagai pemungut PPn produk digital impor. PPn produk digital impor akan mulai dipungut per Agustus 2020.

Kementerian Perdagangan tengah mengkaji penurunan batas pembebasan bea masuk untuk barang impor yang diperdagangkan secara elektronik guna menahan arus produk impor membanjiri pasar dalam negeri. 

Pemerintah menerbitkan PP 80/2019 yang mengatur perihal aktivitas usaha perdagangan elektronik, perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha hingga pajak e-Commerce.

Pemberlakuan pajak e-commerce oleh Kemenkeu merupakan wacana yang tertunda sejak 2018.

Pemerintah diminta menyusun rencana atau masterplan untuk pengenaan pajak bisnis digital atau e-commerce.

Asosiasi e-Commerce Indonesia (Idea) ingin bertemu dengan Kemenkeu untuk membahas soal penerapan pajak e-commerce.

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah mengembalikan lagi peraturan Menkeu 210 tahun 2018 tentang E-commerce untuk meregulasi tata cara perpajakan e-commerce.

Pembentukan dua direktorat baru di Kemenkeu dinilai tak efektif mendorong pembenahan masalah pajak. 

Asosiasi e-Commerce Indonesia (IDEA) berencana menemui Kemenkeu untuk meminta penjelasan soal pembentukan dua direktorat baru di Ditjen Pajak. 

Sri Mulyani menyatakan pemerintah sedang mengkaji ekosistem e-Commerce untuk bahan perumusan regulasi baru setelah PMK Nomor 210 Tahun 2018 dicabut.

Pencabutan aturan pajak e-commerce dinilai sebagai langkah pemerintah yang ingin menghindari penggiringan opini lantaran kebijakan ini termasuk isu yang sensitif.

Ekonomi digital yang di dalamnya ada pelaku e-commerce masuk prioritas penerima insentif bidang perpajakan dari pemerintah.

Hero menutup 26 gerainya sepanjang 2018, klaim mereka karena ada masalah di lini bisnis makanan.

Tarik ulur antara pelaku industri e-commerce dengan pemerintah terkait penerapan pajak.

Kemenkeu merilis regulasi baru yang menyasar kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang akan berlaku efektif pada 1 April 2019.