Indeks Pagar Laut

Pemprov Jakarta akhirnya buka suara soal pengerukan pasir laut di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang diduga ilegal.

Tim gabungan akan mulai membongkar pagar laut 30,16 Km dari titik awal Pos TNI Angkatan Laut (AL) Tanjung Pasir, Teluknaga, Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Doni Ismanto belum bisa menyebut identitas dari kedua nelayan dan juga materi pemeriksaan karena penyelidikan terkait pagar laut masih berjalan.

AHY mengungkapkan HGB pagar laut di Tangerang dikeluarkan Kementerian ATR pada 2023, sementara dirinya jadi Menteri ATR pada awal 2024.

Legalitas HGB dan SHM pagar laut Tangerang bak muncul semalam. Bagaimana sebenarnya?

KKP akan mengecek izin kegiatan pembabatan mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Trenggono mengatakan, pagar laut memicu sedimentasi laut tertahan di daerah hingga akhirnya menimbulkan daratan baru yang sudah disertifikat sebelumnya.

Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan dilakukan Komisi IV DPR usai masa reses.

Nusron menerangkan, jumlah sertifikat HGB itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan serta 17 sertifikat SHM.

Trenggono menegaskan TNI AL dan KKP sepakat memberi tenggat waktu 2x24 jam kepada pemilik pagar laut untuk mengaku sebelum pagar tersebut dibongkar.

Informasi soal pemilik pagar laut Tangerang dan Bekasi yang beberapa hari ini viral di media sosial. Cek fakta-faktanya.

Menurut Panglima TNI, pembongkaran yang dilakukan jajarannya diharapkan justru dapat membantu masyarakat. TNI akan terus melanjutkan kegiatan tersebut.

PT TRPN berencana melaporkan KKP ke DPR karena telah menyegel pagar laut Bekasi. Padahal proyek itu hasil kerja sama dengan DKP Jawa Barat.

Trenggono menyebut pagar laut menjadi barang bukti untuk menjerat hukum pelaku. Jika pelakunya sudah ketahuan barulah bisa dibongkar.

TNI AL mulai melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang dan ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan.

Pemprov Jabar dan PT TRPN merupakan pihak yang membuat pagar laut di Bekasi terkait proyek penataan pelabuhan.

Yeka mengatakan, taksiran angka kerugian berasal dari gangguan yang dialami nelayan akibat kehadiran pagar laut tersebut sejak Agustus 2024 lalu.

KKP mengeklaim penyegelan pagar laut dilakukan karena pembuat pagar tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Sebelum pagar laut ini berdiri, jumlah penghasilan harian nelayan bisa mencapai Rp2 juta. Namun, kini, turun jadi hanya sekitar Rp50 ribu. Mengapa dibangun?

Penyebab garam Kusamba diminati beragam konsumen, yang paling kasat mata ada pada karakteristiknya.