Indeks Otoritas Jasa Keuangan

Kenaikan free float diyakini akan membuka akses yang lebih luas bagi investor institusional terhadap berbagai instrumen pasar modal.

OJK akan mengkaji setiap calon pemegang saham baru BEI secara proporsional.

OJK sebelumnya telah menetapkan PT BPR Prima Master Bank masuk dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Ketua OJK Mahendra Siregar menegaskan koordinasi pengembalian dana nasabah DSI tetap berjalan, sementara polisi mendalami dugaan penggelapan dan penipuan.

Indonesia Anti Scam Center (IASC) menerima 432.637 laporan masyarakat terkait scam, dengan total kerugian triliunan rupiah.

Peringatan ini disampaikan menyusul tingginya angka korban penipuan investasi kripto oleh founder Akademi Crypto, Timothy Ronald dan Kalimasada.

Satgas Pasti OJK dan IASC mengembalikan dana Rp161 miliar kepada korban penipuan keuangan.

OJK menyatakan belum dapat memberikan keterangan detail kepada publik terkait pendalaman laporan kerugian korban Timothy Ronald.

OJK catat ada 7.407 laporan penipuan pada periode tanggal 24 hingga 31 Desember 2025, atau rata-rata 1.900 per hari.

OJK terima 3.467 pengaduan terkait KPR selama 2025. Aduan paling banyak soal belum kembalinya sertifikat yang diagunkan ke bank, meski pinjaman lunas.

Indonesia Anti-Scam Center telah menerima 3.494 laporan kerugian masyarakat dengan total mencapai Rp49,198 miliar.

OJK berharap pemerintah segera menerapkan kebijakan relaksasi KUR bagi wilayah terdampak bencana, agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan di lapangan.

OJK meminta bank memblokir 31.382 rekening terkait judol, lebih tinggi dari 30.392 rekening yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

BEI sebut penyesuaian aturan batas free float saham memerlukan persiapan yang matang dan harus dilakukan secara bertahap.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, kondisi ini menunjukkan masih banyak ruang perbaikan di pasar modal.

Capaian IHSG sepanjang 2025 dinilai mencerminkan resiliensi dan kepercayaan investor yang tetap terjaga.

Asuransi bencana dianggap semakin mendesak untuk diwujudkan, mengingat tingginya tingkat kerawanan bencana di Indonesia.

Perusahaan pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum menawarkan BNPL kepada masyarakat.

Sebelumnya fungsi pengaturan dan pengembangan perbankan syariah masih menjadi tanggung jawab satuan kerja yang menangani perbankan secara umum.

Pertumbuhan kredit tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan periode Oktober 2024 yang masih bisa tumbuh sebesar 10,92 persen.