Indeks Otoritas Jasa Keuangan

OJK menilai layanan peminjaman online bermasalah diminati banyak orang karena di Indonesia ada kelompok masyarakat yang kerap butuh pinjaman cepat. 

Satgas Wasapada Investasi mengklaim telah menindak sekitar 403 Fintech P2P Lending ilegal.

AFPI akan menetapkan aturan soal batasan biaya bagi peminjam layanan fintech yang wajib diterapkan oleh 73 anggota asosiasi.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan perusahaan peminjaman uang online yang diadukan ke LBH Jakarta tidak terdaftar di OJK dan bukan anggota organisasi itu.

OJK belum mewajibkan penyusun laporan keuangan terutama finance officer harus memiliki sertifikat sebagai akuntan negara.

Aturan ini merupakan respons dari semakin berkembangnya inovasi perbankan di sektor teknologi Informasi.

OJK mengatakan kondisi jasa keuangan masih terjaga meski berada di tengah ketidakpastian pasar global.

Tunaiku memang merupakan satu dari lima perusahaan fintech yang membatalkan pendaftarannya di OJK secara sukarela

OJK diminta merelaksasi regulasi mengenai FinTech, terutama untuk mempermudah pengurusan perizinan.

Peraturan OJK mengenai equity crowdfunding akan segera terbit.

"OJK menilai risiko yang dihadapi lembaga jasa keuangan masih berada pada level yang manageable," kata Wimbo

"Kita kasih insentif ditujukan untuk perumahan skala kecil bukan komersial dan terutama bagi first buyer."

Setengah dari 155 perusahaan penyedia platform fintech lending yang ilegal berasal dari Cina.

Semakin berkembangnya dunia digital dan erat dengan layanan jasa keuangan, banyak negara menganggap penting melakukan penetrasi inklusi keuangan.

OJK menyebutkan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada 27 Juni 2018 mendatang, tak akan memengaruhi pada kegiatan di industri perbankan.

OJK memilih Inarno Djajadi sebagai Dirut baru PT BEI yang menggantikan Tito Sulistio.

Satgas Waspada Investasi akan semakin aktif menindak kasus-kasus investasi ilegal dengan menjaring laporan masyarakat dan melakukan penelusuran intelijen.

Ammana sudah memperoleh izin dari OJK pada 23 Desember 2017 lalu.

“Ini bukan bentuk relaksasi, namun dari yang tidak normal karena ada margin 10 persen, menjadi normal. Khususnya untuk transaksi yang ada underlying-nya,” kata Wimboh Santoso.

OJK menegaskan pembayaran biaya umrah ke biro travel dengan metode mengangsur merupakan praktik terlarang.