Indeks News Plus Pemilu

Raihan suara Demokrat sebetulnya naik, namun kursinya justru berkurang. Pengamat menilai transisi ketokohan dari SBY ke AHY memengaruhi sikap pemilih.

Adi Prayitno menilai cawe-cawe Jokowi dalam pembentukan kabinet Prabowo akan merusak sistem presidensial.

Timnas AMIN dan Ganjar-Mahfud menyampaikan beberapa substansi permohonan yang hampir sama di sidang sengketa Pilpres di MK.

Bantuan sosial dinilai memiliki pengaruh politik besar dalam pemilihan kepala daerah.

Analis politik dari Unair, Suko Widodo, pesimistis Muhaimin Iskandar akan maju Pilkada Jatim. Mengapa?

MK akan menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) khusus hasil Pilpres 2024 mulai 27 Maret 2024.

Menurut Saidiman Ahmad, jika partai-partai bernuansa Islam ingin bertahan atau menang di setiap palagan pemilu, maka mereka mesti bergeser ke tengah.

Ikrar sebut carut-marut Pemilu 2024 dengan adanya dugaan keterlibatan kekuasaan, hanya dapat dibenahi lewat hak angket.

Sejumlah pengamat menilai pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo hanya akan terjadi di awal. Setelah itu mulai berkurang seiring dinamika politik.

PPP tidak lolos syarat ambang batas parlemen 4 persen pada Pileg 2024. Apa penyebabnya?

Pilkada nanti dinilai akan berlangsung sengit. Pertarungan antara pihak yang meminta dukungan Jokowi, Prabowo maupun kekuatan partai.

Komposisi kabinet Prabowo-Gibran tanpa profesional dinilai bisa mengganggu stabilitas ekonomi sebab itu perlu formulasi tepat.

Airlangga merupakan tokoh yang paling berpeluang kembali menjabat menjadi ketua umum Partai Golkar. Alasannya, ia turut membawa perolehan suara legislatif.

MK akan mempertaruhkan citra lembaga saat menangani sengketa hasil Pemilu 2024 hingga mengeluarkan putusannya.

Idrus Marham mengakui bahwa kemenangan Golkar di Pemilu 2024 tidak lepas dari Jokowi effect.

MK seharusnya berani dan lebih progresif dengan menentukan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Pembentukan Pansus DPD untuk mengungkap kecurangan pemilu merupakan alarm bagi pemerintah dalam melaksanakan undang-undang.

Kunto menilai ceruk pemilih partai berbasis massa Islam tidak berekspansi lebih besar, suara mereka terbagi di beberapa parpol.

Berubahnya laman sistem Sirekap semakin menunjukkan bahwa KPU tidak siap dengan penggunaan platform ini.

Keberadaan para putra dan putri dari sejumlah politisi kawakan yang memiliki suara besar dinilai sebagai upaya membangun dinasti politik.