Indeks Nasional

Ada banyak hal terjadi di Reuni Akbar 2012 yang berlangsung di Monas, Minggu 2 Desember 2018. Salah satunya adalah deklarasi politik.

“Prabowo! Prabowo! Prabowo!” jawab sekelompok peserta

Tanpa kampanyekan Prabowo-Sandiaga, Reuni Akbar Alumni 212 dianggap bertujuan merangkul kalangan yang belum menentukan pilihan politik.

Anies menyebutkan secara prinsip anggaran semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah ditetapkan.

Menurut Karding, Reuni Akbar 212 tak perlu diteruskan dan telah selesai pada 2 Desember 2016.

Kapitra memastikan Silaturahmi 212 tidak akan menjadi ajang politis karena mereka tidak mengundang tokoh politik.

Rizieq mengingatkan semua pihak agar jangan ada yang menggembosi atau merusak reuni akbar 212.

Polri diminta menjamin hak menyampaikan pendapat mahasiswa Papua dalam aksi 1 Desember di Surabaya.

Pemilu serentak dianggap akan menghabiskan waktu dan energi dan pada saat bersamaan membuat beban berlipat bagi penyelenggara pemilu.

Panitia Reuni Akbar 212 mengatakan ada pihak tertentu yang coba menggembosi acara. Menggagalkan pemesanan bus hingga membikin aksi tandingan contohnya.

Pemerintah mengeluarkan UMKM dari relaksasi DNI. Kebijakan ini sempat bikin ribut karena banyak ditentang pengusaha.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai hal-hal semacam nepotisme dan politis dalam rotasi KSAD dan Danpaspampres tak perlu dipusingkan.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Ahmad Basarah soal Soeharto sebagai Guru Korupsi Indonesia, sama sekali tidak bermasalah.

Fraksi PKS dan Hanura DPRD DKI Jakarta mengkritik keputusan Gubernur Anies Baswedan menunjuk Jakpro sebagai pengelola tiga pulau reklamasi.

Tiga partai lain di koalisi Prabowo-Sandi menyerahkan urusan kedatangan ke reuni kepada kader.

Lukman Edy mengatakan, dukungan keturunan pendiri NU pada Prabowo-Sandi adalah sah sebagai negara demokrasi.

Terkait pro dan kontra soal program kampanye itu, PKS yakin kebijakan SIM seumur hidup akan memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Itu efek daripada konflik masa lalu yang sebenarnya pekerjaan rumah yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi juga kelahiran kubu Romi."

"Jadi diatur saja. Jangan kemudian dijadikan alasan nanti terjadi bentrokan, gesekan, diatur saja. Semua bisa diatur kok," kata Nasir.

Rekening GPPS berbeda dengan yang dikelola BPN. Dana itu untuk Partai Gerindra, bukan kampanye Prabowo-Sandiaga.