Indeks Nasional

Hariesman mengaku tidak menemukan luka dan lebam saat memeriksa Ratna Sarumpaet pada 20 September 2018.

Menurut Yandri ada kemungkinan kronologi yang terpotong dari hasil penelusuran polisi terhadap kasus Ratna Sarumpaet.

Sandiaga enggan berkomentar soal cuitan Tompi yang menilai luka lebam yang diderita Ratna akibat operasi plastik, bukan penganiayaan.

KPU belum mendapat laporan pasti berapa caleg atau pemilih yang menjadi korban.

Dengan tidak menetapkan gempa dan tsunami Palu-Donggala sebagai bencana nasional, pemerintah Indonesia dalam tahap tertentu dinilai merasa mampu menanggulanginya sendiri.

Saat ini para peserta pemilu belum boleh memasang iklan kampanye di media massa.

Partai Golkar belum mengambil tindakan terkait kadernya yang membelot ke kubu Prabowo-Sandiaga.

SBY dinilai sedang memainkan politik mendayung di antara dua karang di Pemilu 2019. Secara partai mendukung Prabowo-Sandi, tapi tetap unjuk diri memuji Jokowi.

Semua akun penyebar kampanye hitam ke Sandiagai berjejaring dengan akun robot pendukung Jokowi

“[PPP] Sudah mengusulkan Ichwan Zayadi, anggota dewan juga dari PPP,” kata Yuliadi

Abdul Karding enggan berkomentar soal pergantian dirinya dari posisi Sekjen PKB.

SBY mengimbau semua partai untuk menyetop kampanye selama masa pemulihan gempa di Palu dan Donggala.

Jokowi dalam termin pertama kepemimpinannya dianggap tak selesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM berat.

Jumlah jurkam yang gendut akan berimplikasi pada pembagian kekuasaan dan pembekakan biaya politik

Luput dan lengah.
Noda sejarah pada
malam berdarah.

Ketua Demisioner DPW PKS Bali mengatakan ada empat sikap yang melatarbelakangi mundurnya kader dan pengurus secara masif.

Isu HAM tetap diperdagangkan pada Pilpres 2019 meski porsinya tak sebesar isu ekonomi. Pengamat menilainya percuma dan tak bakal menaikkan tingkat kedipilihan.

Menurut Hasto, tim Jokowi-Ma'ruf butuh banyak orang untuk mengkampanyekan pasangan itu di seluruh Indonesia.

"Di dalam UU Pemilu tidak ada larangan menteri ikut mengkampanyekan presiden," kata Politikus Golkar, Ace Hasan.

"Saya kira tugas kementerian itu akan terganggu dan akan bias dalam kepentingan politik dan itu sesuatu yang pasti," kata Muzani.