Indeks Nasdem

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Ahmad Sahroni menilai KPK terlalu sewenang-wenang saat menangkap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis (12/10/2023).

Surya Paloh mengakui kader Nasdem tidak sepenuhnya bersih dari korupsi & sulit mengawasi dari perbuatan tercela itu.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merasa lelah dan mengaku butuh istirahat usai dinyatakan menghilang sehabis kunjungan kerja di Italia & Spanyol.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menyampaikan keinginannya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Tidak ada bukti keterlibatan Surya Paloh dengan menghilangnya Mentan SYL. Unggahan di media sosial hanya berisi pembacaan artikel opini oleh narator.

Pihak Imigrasi Soetta menjelaskan tidak ada perlakuan khusus dari petugas saat pemeriksaan imigrasi terhadap Mentan SYL di Bandara Soetta.

"Besok Pak Mentan akan ke Istana menghadap Bapak Presiden," ujarnya.

Sahroni membantah bila Mentan SYL pergi ke luar negeri dalam rangka melarikan diri atas pemeriksaan KPK.

Surya Paloh ingin menjadi orang pertama yang mengetahui duduk permasalahan kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

Nasdem dan PKB telah mengumumkan pembentukan Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) pada Pilpres 2024.

Ahmad Sahroni berharap setiap capres dan cawapres yang diperiksa oleh KPK tidak berkesan seakan-akan dijatuhkan karena alasan politik.

Dalam narasi di media sosial disebutkan Cak Imin mengaku diperintah Anies untuk korupsi senilai Rp100 miliar per bulan demi kepentingan kampanye.

Jazilul Fawaid mengatakan belum ada keputusan yang diambil saat PKS absen pada rapat perdana pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Cak Imin mengatakan rapat kali ini akan membahas langkah-langkah dan strategi kemenangan pasangan Anies-Muhaimin usai resmi dideklarasikan.

Nasdem tak akan pasrah begitu saja dengan upaya KPK memeriksa Cak Imin sebagai saksi korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker.