Indeks Narapidana

Keputusan Pemerintah dan DPR RI memberi ijin pada narapidana mencalonkan diri dalam Pilkada 2017 menuai kritik dari Ketua MPR Zulkifli Hasan dan pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Yenti Ganarsih. Keduanya menyebut,kesepakatan terpidana hukuman percobaan dapat maju sebagai calon kepala daerah adalah melanggar UU dan dapat menjadi preseden buruk.

Meski berisiko tinggi, bisnis jasa pengamanan termasuk bisnis empuk. Klien mereka adalah kalangan elit mulai dari selebritis sampai ketua ormas berserban. Pelatih personel mereka juga tidak sembarangan dari polisi, TNI AD, hingga Paspampres.

Pemerintah Indonesia menghadiahi remisi dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-71 kepada 82.015 narapidana. Dari jumlah tersebut, ada 128 narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi dan 17 narapidana terorisme mendapatkan remisi.

Puluhan narapidana yang berada di berbagai daerah di Indonesia mendapatkan remisi langsung bebas, sementara ribuan lainnya juga mendapatkan pengurangan hukuman pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71 ini.

Seorang tahanan asing asal Turki diketahui tidak berada dalam lapas Nusakambangan sejak Kamis (30/7) saat apel sore. Petugas gabungan bekerja sama dengan Kepolisian Resor Cilacap untuk melakukan pencarian.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan kondisi Lapas Kelas II A Gorontalo telah aman dan terkendali setelah adanya kerusuhan yang sempat terjadi pada 31 Mei-1 Juni 2016. Dia juga mengatakan, para pelaku yang melakukan pelanggaran hukum juga sudah diserahkan ke polisi untuk diproses secara hukum.

Polisi mengepung Lapas Kelas II A Gorontalo yang telah dikuasai para narapidana, menyusul kerusuhan yang terjadi pasca penikaman terhadap seorang anggota polisi pada Selasa malam kemarin.

Penghuni rutan meminta perubahan PP No.99 tahun 2012 yang mengatur pengetatan aturan pemberian remisi kepada narapidana (napi) kasus korupsi, narkotika dan terorisme.

Badan Narkotika Nasional dilansir telah menyiapkan kebijakan “ekstrim” untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Langkah ini diambil dengan pertimbangan bahwa Indonesia sudah ditetapkan berada dalam status “darurat narkoba”.

Pemerintah repot mengurus penjara. Di beberapa negara, swasta ikut ambil bagian mengurus penjara.