Indeks Nahdlatul Ulama

Artikel berikut ini akan menginformasikan tentang jadwal acara harlah NU 2025 ke-102 yang digelar pada 16 Januari hingga 7 Februari 2025.

Informasi mengenai link download logo peringatan Harlah NU Ke-102 2025. Ketahui makna logo dan temanya.

PBNU menilai rencana penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa NU tak memenuhi syarat yang ada di AD/ART organisasi.

Musyawarah Luar Biasa {MLB) PBNU, menurut Saifullah Yusuf tak akan terjadi karena NU dilindungi warganya dan kiai.

PBNU dinilai mengubah wajah dan tampilan jam’iyah, termasuk menjadi korporasi industri ekstraksi sumber daya alam.

Menurut Jazilul PKB dilindungi dengan UU Parpol dan NU dilindungi UU Ormas sehingga tidak ada hubungannya upaya PBNU memperbaiki partainya.

Wapres Ma’ruf sebut misi perdamaian adalah salah satu yang diajarkan oleh agama Islam. Sehingga, menjadi baik jika perdamaian itu diwujudkan.

Isi lengkap Khittah NU 1926 menerangkan NU tidak terikat dengan organisasi politik. Bagaimana sejarah dan apa tujuannya?

JATAM mencatat, di Kaltim lubang tambang yang tidak direhabilitasi telah menelan korban tewas 49 orang dan mayoritas anak-anak.

Pembentukkan pansus atau tim lima merupakan upaya PBNU mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni NU.

Zainul Maarif terbukti menggunakan atribut Unusia tanpa meminta dan mendapat persetujuan pimpinan.

Mengenal profil Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), mulai dari sejarah, tugas, dan tujuannya.

JK sebut kesalahan 5 nahdliyin adalah tersenyum saat berpose dengan Isaac Herzog, sehingga terkesan berpihak terhadap Israel.

Pertemuan lima orang Nahdliyin dengan Presiden Israel menuai banyak kecaman. Mereka dianggap tak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina.

Klarifikasi organisasi RAHIM terkait 5 orang Nahdliyin yang berkunjung ke Israel sebelum website rahim.or.id tidak bisa diakses lagi.

Kepergian lima orang aktivis NU ke Israel adalah tindakan sangat tidak bijaksana di tengah penindasan yang nyata terhadap Palestina.

Savic Ali sebut kunjungan tersebut melukai perasaan umat manusia yang memiliki simpati terhadap korban Palestina imbas invasi Israel.

Pemerintah prioritaskan organisasi-organisasi keagamaan yang dianggap telah membina dan memberdayakan masyarakat bisa mendapatkan WIUPK. 

Berikut respons Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah soal kebijakan izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan yang disahkan pemerintah.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan hal baru bagi Muhammadiyah.