Indeks Muhammadiyah
Tontonan Tak Berbobot, Izin Stasiun Televisi Perlu Dikoreksi
Ketua Pustaka, Informasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad mengatakan, izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi perlu dikoreksi. Pasalnya, selama ini kerap menyuguhkan tontonan yang tidak mencerdaskan bangsa, seperti kekerasan, gosip dan acara yang tidak bermutu lainnya.
Revisi UU Penyiaran Dikhawatirkan Terpengaruh Politik
Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari, mengkhawatirkan jika revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran disusupi oleh kepentingan politik. Menurutnya, hal potensi tersebut bisa saja terjadi karena saat ini ada beberapa politisi menguasai media.
Jalur Independen Dinilai Bisa Merusak Demokrasi
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, menilai calon yang maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui jalur independen bisa berdampak kurang baik dalam kehidupan berdemokrasi. Ahmad Atang pun sepakat jika syarat bagi calon independen lebih diperberat.
Syafii Maarif: Parpol Harus Introspeksi!
Dukungan kuat dari publik kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bakal maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen, bukan lewat partai politik (parpol), mendapat perhatian khusus dari Ahmad Syafii Maarif. Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menilai, fenomena Ahok tersebut seharusnya membuat parpol instropeksi diri.
MPR Setuju GBHN Diberlakukan Lagi
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mulai merespon positif usulan yang meminta agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diberlakukan lagi. Hal tersebut diisyaratkan oleh Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid.