Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengatakan, wacana pemindahan ibu kota tentu akan memberikan dampak pada dunia pendidikan di Indonesia.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengakui, sikap atau pola pikir intoleransi serta radikalisme masih terjadi di linkungan sekolah, baik tingkat bawah hingga tingkat atas.
Kemendikbud akan membekali para siswa SMA dengan program siap kerja. Tujuannya agar mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, memiliki bekal memasuki dunia kerja.
Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi menyebutkan sejak 2016 hingga 2019 tercatat sudah ada 2.700 SMK yang bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang merupakan bagian dari revitalisasi SMK.
Guru sekolah menengah kejuruan didorong Presiden Jokowi untuk menguasai keahlian yang sesuai dengan revolusi industri 4.0 seperi coding, robotic dan AI.
"Jadi bukan karena dia bisa mengoperasikan alat-alat teknologi, terus kemudian diangkat. Ya tidak bisa itu. Memang harus ada standarnya," ujar Muhadjir.
Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan Indonesia membutuhkan banyak guru yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar.
Kemendikbud menyatakan perekrutan 72 ribu guru SMK melalui skema PPPK bertujuan untuk merekrut guru produktif yang memiliki pengalaman di dunia industri.
Mendikbud Muhadjir menyatakan banyak lulusan SMK masih menganggur karena dampak program revitalisasi sekolah kejuruan baru bisa terlihat pada 3-4 tahun ke depan.
"Jangan sampai ada sekolah yang semua isinya PNS, tapi ada juga satu sekolah yang hanya satu PNS yang cuma kepala sekolah saja. Ini harus diratakan," kata Muhadjir.
"Itu bisa diatasi dengan relokasi. Jika zona itu tidak cocok karena tak ada siswa lagi, makanya lebih baik sekolah itu dipindahkan. Kebijakan relokasi sekolah," ujar Muhadjir.
Belajar dari kasus di Blitar, Mendikbud Muhadjir meminta pihak sekolah dan para orang tua membimbing para anak usia SD dan SMP saat hendak memilih sekolah lanjutan.