Indeks Muhadjir Effendy

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut ada empat Pemda yang memulangkan WNI dari Cina tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawanti memberikan paparannya saat memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjadikan mendiang tokoh Muhammadiyah Yunahar Ilyas sebagai rujukan ilmu bahasa Arab.

Ketua Komisi VIII DPR RI  meminta Menko PMK ataupun Menteri Agama untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan sertifikat pernikahan.

Presiden Jokowi mengembalikan urusan pendidikan tinggi ke Kemendikbud yang masih kesulitan urusi siswa SD hingga SMA.

Muhammadiyah mengaku kecewa presiden lebih memilih Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Kementerian ini sudah lama jadi 'kavling' milik Muhammadiyah.

Muhadjir sebut langkah Presiden Jokowi menunjuk eks bos Gojek Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai strategi menyerang.

Muhadjir Effendy menyatakan kuota pengangkatan guru honorer jadi ASN pada 2019 belum terpenuhi.

Perguruan tinggi kembali digabung dengan Kemendikbud di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.

Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 2019-2024 dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju

Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini  juga melibatkan tidak kurang dari 3.600 seniman dan pekerja seni.

Muhadjir Effendy meminta agar tidak ada lagi moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, bukan usia pensiun yang diperpanjang melainkan masa pengabdian guru tersebut.

Mendikbud mengatakan resikonya jika pendidikan Indonesia tidak memiliki standar internasional maka masyarakat tidak akan mengetahui posisi Indonesia saat ini berada di mana dalam pendidikan di dunia.

"Kami kumpulkan fakta-fakta lapangan untuk kita rekonstruksi, kemudian akan ditetapkan untuk zonasi tahun depan," kata Mendikbud, Muhadjir Effendy.

Mendikbud Muhadjir Effendy merespons pernyataan KPAI yang tidak setuju soal wacana Kemendikbud menggandeng TNI untuk membina para peserta didik baru.

Muhadjir Effendy mendorong pemerintah daerah untuk menambah sekolah negeri agar dapat mendukung sistem zonasi tersebut.

Kemendikbud bekerja sama dengan TNI dalam rangka pembinaan karakter siswa SD, MP, SMA/SMK, salah satunya dalam hal menangkal radikalisme

Mendikbud menyatakan setiap Pemda wajib menjamin semua peserta didik bisa mendapatkan sekolah dalam PPDB. 

Mendikbud memberi contoh beberapa provinsi yang pelaksanaan PPDB berjalan lancar, seperti Kalimantan Utara dan Bali.