Indeks Mpr-ri

MPR dinilai perlu memastikan agar konstitusi tetap relevan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, persatuan, dan kedaulatan sejati.

Pimpinan MPR RI menemui pimpinan Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

MPR ingin hidupkan kembali PPHN. Pakar nilai ini bisa gerus demokrasi, hidupkan otoritarianisme, dan buka jalan amandemen UUD yang kontroversial.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, memastikan MPR akan menghormati proses hukum terkait dugaan gratifikasi di MPR dan menantikan tindakan KPK ke depannya.

Tirto tak menjumpai sumber resmi maupun pemberitaan media kredibel yang mengonfirmasi klaim.

Berapa kali Sidang MPR digelar serta apa saja jenis serta tujuan sidang-sidang tersebut?

Muzani mengaku sudah melobi sejumlah fraksi dan DPD demi kursi ketua MPR RI 2019-2024.

Menurut Karding tak patut memang bila Jokowi membawa masalah amandemen terbatas ini di forum lembaga legislatif, padahal ia berada di posisi eksekutif.

Posisi Ketua MPR RI adalah salah satu jabatan yang strategis, karena dapat menunjang karir politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

PAN belum menentukan sikap soal kursi pimpinan MPR, dan PAN masih belum bersikap apakah akan ikut dengan koalisi Jokowi atau justru membentuk paket sendiri dengan partai di luar koalisi.

Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya ingin berkontribusi langsung dalam pemerintahan Jokowi dan bertarung memperebutkan kursi MPR.

Empat lembaga negara mengajukan tambahan anggaran tahun 2020 ke Komisi III.

Wakil Ketua MPR minta kepada pihak perwakilan RRT agar investasi dari Cina ke Indonesia benar-benar menguntungkan kedua belah pihak.

Korpri Dewan Pengurus Nasional mengukuhkan 16 Dewan Pengurus Korpri Sekretaris Jenderal MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku setuju dengan adanya pengevaluasian pemilu yang diselenggarakan tahun 2019, terutama soal pemisahan antara pilpres dan pileg.

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Alimin Abdullah, menilai UU ITE Tahun 2008 perlu direvisi apabila sudah melenceng jauh dari semangat demokrasi terutama terkait kebebasan pers.

Anggota MPR RI Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf mempersilakan bagi wartawan yang ingin ajukan revisi UU ITE jika dianggap rentan mengkriminalisasi wartawan.

Syaifullah tetap menyarankan agar guru honorer yang bersedia mengajar di daerah-daerah terpencil segera direkrut menjadi PNS.

Rangkaian sidang tahunan tersebut terdiri dari tiga agenda yakni Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan Sidang penyampaian RAPBN Tahun 2018.

Zulkifli Hasan mengatakan hak angket DPR kepada KPU sebagai suatu hal yang terlalu mengada-ada dan berlebihan.