Indeks Mpr

Ketua MPR RI menyampaikan di antara daerah lain, hanya DKI Jakarta saya yang masih sedikit memanas terkait isu SARA dalam Pilkada.

MPR menilai kesenjangan sosial di Indonesia cukup tajam dan menimbulkan kecemburuan sosial dari penduduk mayoritas. Karena itu, massa dapat dikerahkan dalam aksi demo 4 November lalu.

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus-kasus besar, salah satunya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disebut menguras keuangan negara hingga Rp140 triliun.

Ketua MPR mengatakan jika ada kelompok yang ingin melanggar konstitusi seperti hendak menguasai DPR melalui demonstrasi akan berurusan dengan MPR sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menunggu realisasi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada) yang belum lama ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak.

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari, mengkhawatirkan jika revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran disusupi oleh kepentingan politik. Menurutnya, hal potensi tersebut bisa saja terjadi karena saat ini ada beberapa politisi menguasai media.

MPR akan menggelar Focus Group Disscussion yang melibatkan para pakar, tokoh pemerintahan, tokoh partai politik, tokoh daerah, dan elemen masyarakat lainnya untuk membahas tentang kemungkinan amandemen UUD 1945 tersebut.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, menantang generasi muda untuk “melawan” negara apabila merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi, mengakui bahwa peredaran narkoba telah masuk ke lingkungan pondok pesantren.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendukung wacana dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti zaman Orde Baru dulu. PKS menilai, GBHN masih relevan bahkan sangat penting untuk diberlakukan kembali saat ini.

Wacana akan diterapkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan gagasan yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, mendesak pemerintah untuk melakukan penghematan mengingat negara berpotensi kehilangan pemasukan hingga Rp 90 triliun karena turunnya harga minyak dunia.

Indonesian Corruption Watch menggalang dukungan publik untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut ditandaskan oleh Koordinator ICW, Ade Irawan, usai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mulai merespon positif usulan yang meminta agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diberlakukan lagi. Hal tersebut diisyaratkan oleh Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid.