Indeks Militer

Sama-sama bekas copet. Sama-sama mengangkat diri menjadi jenderal.

Gatot Dewabroto, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, menilai pengganti Ketua PSSI dari militer atau tentara, belum tentu dapat menyelesaikan masalah.

Beberapa kawan dekat Prabowo Subianto zaman di Akabri belakangan jadi jenderal.

Soal razia buku kiri oleh aparat militer, Agus Widjojo bilang TNI melintasi batas kewenangan TNI. "Itu menakutkan," katanya.

Menurut Fahri Hamzah, Indonesia perlu mengembangkan armada militer non-perang. Hal itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi surplus perwira TNI.

Imparsial mengkritik keras rencana Presiden Jokowi dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mempekerjakan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara.

Rencana distribusi TNI ke kementerian memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan orde baru (orba), karena lekat dengan konsep dwifungsi ABRI yang kini bisa jadi multifungsi TNI.

Wacana Panglima TNI untuk merevisi UU TNI dalam hal perwira tinggi mengisi pos di kementerian dinilai sebagai hal yang tidak logis.

Effendi mengatakan, usia 53 tahun terlalu lama berkarir bagi seorang militer. Menurutnya, sebaiknya tentara diberikan pensiun pada usia 48 tahun.

Benarkah Hendropriyono, mertua Andika, sedang siap-siap lengser keprabon?

Rezim Orde Baru Soeharto melarang beredarnya terjemahan buku seorang peneliti militer bernama Harold Crouch alias Haris Amir.

Salah satu lapisan Peristiwa Malari adalah seleksi ulang pendukung Orde Baru.

Razia buku yang terjadi di Padang, Sumatera Barat dan Kediri, Jawa Timur beberapa waktu lalu oleh pihak militer lantaran bertemakan ideologi kiri terlalu berlebihan.

"Kalau ketiga ini inginnya militer ya silakan. Mungkin ada kecepatan respons dari militer biasanya," kata Sutopo.

Dari Paspampres hingga Kopassus menjadi bagian dari sejarah karier Doni Monardo yang kini disebut-sebut sebagai calon Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lupakan sejenak eksotisme Afrika. Karena bersama Fela Kuti, lagu adalah peluru perlawanan.

Ada yang menganggap kehadiran tentara wanita belum dibutuhkan.

Mengapa Sukarno dan Hatta membiarkan Amir Sjarifuddin dieksekusi?

"Dalam situasi damai [TNI] hanya membantu Polisi. Sedangkan dalam konteks darurat, militer harus berada di depan [Polisi]," kata Araf.

Salah satu problem hukum yang perlu dicermati pemerintah dalam perumusan Perpres soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme ialah, bahwa militer bukan termasuk institusi penegak hukum.